Tim Kerja Komisi X Temukan Berbagai Permasalahan Dalam PPDB Dengan Menggunakan System Zonasi

DPR-RI Sulutlink.com – Terkait kunjungan Tim Komisi X DPR-RI ke SMA 9 dan SMKN 3 Manado, baru-baru ini, rilis Parlementaria Terkini mengulas tuntas hasil peninjauan tim.

Sebelumnya (redaksi), Komisi IV DPRD Sulut sempat mengundang Kadis DIKDA Provinsi Sulut dr. Garace Punu dan Jajaran termasuk didalamnya ikut terundang beberapa Kepsek. Diantaranya ada Kepsek SMA N 9 dan SMKN 3 Manado membahas berbagai pengaduan masyarakat terkait PPDB yang menggunakan system Zonasi.

Tampaknya Komisi IV DPRD Sulut cepat tanggap membawa hasil dengar pendapat dengan pihak DIKDA, SMA 9 SMKN 3 ke DPR-RI

Berikut tanggapan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian atas informasi yang dibawa Komisi IV DPRD Sulut memohon DPR-RI turun lokasi meninjau langsung kedua sekolah tersebut. Terungkap dari temuan Komisi X saat reses di daerah (khususnya SMA/SMKN), “masih ditemukan berbagai permasalahan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi, tak terkecuali di Provinsi Sulawesi Utara,”ungkap Hetifah, “mengutip rilis Parlementaria Terkini, Senin (29/7/2019)

“Dari hasil pantauan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke SMA Negeri 9 Manado dan SMKN 3 Manado, ditemukan permasalahan pelajar berprestasi tidak bisa masuk ke sekolah tersebut.

“Komisi X meminta masukan, supaya kita bisa menyempurnakan dan membenahi kembali sistem zonasi yang memang sudah bagus niatnya , namun dalam pelaksanaannya betul-betul harus memperhatikan kondisi daerah,” jelas Hetifah saat memimpin Tim Kunker Komisi X DPR RI meninjau beberapa sekolah di Manado, Sulut, Sabtu (27/7/2019) yang lalu.

Dari hasil peninjauan, diketahui dampak dari penerapan PPDB sistem zonasi ada sekolah yang menambah ruang kelas guna menampung keluhan orang tua murid. Misalnya di SMAN 9 Manado, jumlah pendaftar mencapai 2000 orang, sedangkan kuota yang diterima hanya 300 murid. Akhirnya sekolah menambah ruang kelas baru, itupun hanya bisa menampung menjadi 600 murid. Temuan ini yang mesti diselesaikan dalam penerapan sistem zonasi ini,”tegas Hetifah

Di sisi lain, politisi partai Golkar ini
menjelaskan, jumlah guru PNS yang memasuki masa pensiun kian banyak.
Sehingga terjadi kekurangan guru PNS hampir di semua provinsi. Hal ini
imbas dari diberlakukannya moratorium penerimaan guru oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. Dari penjelasan Mendikbud, jumlah guru PNS
sudah cukup, namun penyebarannya masih belum merata ke semua wilayah
Negara Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten 1
Pemerintah Provinsi Sulut Edison Humiang merasa bersyukur Komisi X DPR
RI bisa melihat langsung kondisi pendidikan di Sulut dan bisa melihat
permasalahan yang dialami Pemprov Sulut, khususnya terkait PPDB sistem
zonasi.

“Memang dalam penerimaan siswa baru terjadi penumpukan hanya di beberapa sekolah saja, khususnya di Kota Manado dan fasilitas sarpras serta guru tidak dapat menunjang akibat kekurangan itu. ni menjadi PR bagi Pemprov untuk mengatasi permasalahan itu,” kata Humiang.

Redaksi2Supit July 29 2019

You must be logged in to post a comment Login