Angouw: Terima LPJ APBD 2018 Setelah Ditetapkan Menjadi PERDA

Deprov Sulutlink.com – Rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan APBD T.A 2018 oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, setelah di tetapkan menjadi PERDA oleh forum peserta rapat telah diterima oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw.

Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2018 diawali dengan kesepakatan bersama melalui penandatanganan bersama Para Wakil Ketua DPRD, Ketua Dewan dan Gubernur Sulut, pertanda secara sah menjadi PERDA.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Andrei Angouw, didampingi tiga wakil ketua masing-masing Wenny Lumentut, Marthen Manopo, dan Stevanus Vreeke Runtu

Lewat aspirasi terhadap APBD Tahun 2018 menjadi PERDA ada 23 poin catatan kepada Gubernur berbagai saran dan masukan yang merupakan bahan evaluasi setalah dibacakan oleh Anggota Badan Anggaran (Banggar) Edwin Yerry Lontoh SE

Banggar berharap Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dapat ditindaklanjuti untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara

Gubernur lewat sambutannya menanggapi 23 point catatan yang usulkan oleh tim Banggar setelah dilakukan kordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Gubernur Olly Dondokambey SE  mengapresiasi dan menyambut positif upaya kinerja Banggar yang telah bekerja  secara maksimal bersama pihak eksekutif selama membahas kerangka pertanggungjawaban APBD Tahun 2018 tersebut

“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Sulut, atas penyelenggaraan rapat paripurna ini, sekaligus melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan secara sah disetujui menjadi sebuah aturan hukum (Perda)”, tutur Gubernur Olly

Lanjut Gubernur Olly, menambahkan salah satu tahapan dalam siklus penyelenggaraan Pemerintahan dapat dipahami  tahapan pertanggungjawaban bisa memiliki nilai yang tinggi karena substansi utama dari tahapan ini adalah kesinambungan proses pembangunan daerah yang berkorelasi dengan pembangunan bangsa.

“Melalui tahapan ini kita akan mampu mengukur keberhasilan proses pembangunan yang telah dilaksanakan, sekaligus mengambil patokan atau tolak ukur guna penyelenggaraan pembangunan kedepan,” kata Olly.

Gubernur Olly menilai 23 catatan rekomendasi  yang disampaikan kepada DPRD dalam sidang paripurna tersebut setidaknya ada 5 hal yang menjadi perhatian khusus  Gubernur  Olly, yang menjadi skala prioritas, bukan mengabaikan kegiatan pembangunan lainnya, namun sebagai Pemerintah Provinsi, akan melakukan hal itu sesesuai kebutuhan yang sangat mendesak.

Lima point dimaksud diantaranya, soal alokasi anggaran yang harus dilaksanakan secara merata, selain itu tindak lanjut pemerintah terkait aspirasi masyarakat dalam setiap kegiatan reses anggota DPRD diharapkan dapat dilaksanakan pemerintah termasuk masalah menurunnya  harga kopra di tingkat petani, infrastruktur dan pariwisata.

Menurut Olly, hal  tersebut sudah dilakukan saat ini oleh Pemerintahan OD-SK, dapat dibuktikan dengan banyak program daerah yang telah bersinergi dengan program nasional salah satunya yang sudah dan sementara dilakukan yaitu Intervensi untuk percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam setiap kegiatan reses DPRD.

Gubernur Olly berharap, Pemprov tetap menyesuaikan apa yang jadi masukan ke dewan, begitupun masalah kopra yang menjadi keluhan petani telah ditindak lanjuti pemerintah dengan berkoordinasi melalui pemerintah pusat untuk regulasi pajak pertanian.

Redaksi2Supit July 9 2019

You must be logged in to post a comment Login