Kinerja Aparat Hukum Belum Optimal

Sulut Butuh KPK !

Laporan: Budi H Rarumangkay

MANADO, Sulutlink. Meski sulit terealisasi namun kehadiran lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sulut sangat dibutuhkan. Aspirasi ini kian mengemuka menyusul terciumnya sejumlah indikasi penyelewengan yang mengarah ke tindak pidana korupsi, di daerah kita. Apalagi, terbentuk opini publik bahwa kinerja aparat hukum di Sulut belum optimal, sehingga perlu dilakukan evaluasi. Berikut berbagai tanggapan publik mengenai KPK.

Ketua Komisi A Bidan Perundang-Undangan Dewan Sario Jemmy Lelet SH mengatakan, desakan agar KPK juga berada di daerah bukan hanya dari Sulut melainkan mengemuka seantero Indonesia. Namun sayang dalam ketetapan Presiden SBY menyebutkan, lembaga KPK hanya ada di pusat. “Namun aspirasi nini sah-sah aja, sebab KPK sendiri mengaku menerima sejumlah pengaduan dari Sulut. Yang perlu didesak saat ini adalah peningkatan kinerja aparat hukum yang ada,”katanya pada wartawan, Jumat (04/04).

Menurut Lelet, kendati KPK berada di pusat, namun memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan pada setiap laporan yang masuk. Ini kata dia, sangat penting agar ada kejelasan hukum. Senada dengan itu, Sekertaris Komisi A Dewan Sario Frangky Wongkar SH, mengatakan, penanganan kasus oleh KPK tergantung pada urgensinya kasus yang muncul. Karenanya perlunya perwakilan KPK di Sulut.

“Bila Kejaksaan tidak lagi mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Makanya, perlu dievaluasi dulu,” tandasnya membenarkan opini publik soal kinerja korps baju coklat, termasuk Kepolisian dan Pengadilan. Solusinya kata dia, kembalikan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kualitas dan keberanian untuk menegakan supremasi hukum di Sulut.

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga mendesak agar pihak pemerintah pusat segera mendirikan perwakilan KPK di Sulut. Langkah ini dinilai sangat tepat untuk mengawasi serta mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai kasus korupsi di Nyiur Melambai.
 

Pun wacana ini disambut positif oleh Sekdaprov Sulut Drs Robby Mamuaja. Menurutnya, jika KPK berniat mendirikan perwakilannya di Sulut, ini merupakan langkah baik bagi daerah kita. “Namun tentunya semua tergantung pusat,”katanya.
 

Diyakini Mamuaja, jika perwakilan KPK hadir di Sulut, akan lebih meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, selain lembaga yudikatif, Kejati dan Polda sebagai lembaga pengawasan dan kontrol akan pelaksanaan pemerintahan, KPK juga akan lebih memperkuat pengawasan tersebut.
 

“Lembaga-lembaga ini akan berbagi tugas dalam pengawasan. Dengan demikian, setiap saat bisa saja dilakukan pemeriksaan terhadap proses pemerintahan yang ada. Ini juga akan lebih memacu mewujudkan supremasi hukum dalam pemerintahan,”terang Mamuaja.