Bawaslu Sulut Bahas Pemetaan Kerawanan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada

Bawaslu, (sulutlink.com) – Meski di tengah pandemi covid-19, Tahapan Pilkada tetap dilaksanakan,” kata Ketua Bawaslu Herwyn Malonda, saat Pertemuan Daring Edisi Ke – 9 Bawaslu Provinsi Sulut.
“Pemetaan Kerawanan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Di Masa Pandemi Covid-19” bertajuk “Sekolah Baku Beking Pande” edisi ke – 9 yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Sulut divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Rabu (10/6/2020), yang lalu

Ketua Bawaslu Provinsi Sulut, Herwyn Malonda, saat membuka kegiatan ini menghimbau peserta yang terdiri dari seluruh pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwascam se-Sulut ini agar bersungguh-sungguh mengikuti jalannya temu daring ini dengan baik.
“Saya sangat berharap seluruh peserta dapat mengikuti dengan baik pertemuan kali ini,” tulis Malonda via WA kepada media.

Lanjutnya, Para pemateri akan menyampaikan tentang bagaimana pelaksanaan pilkada di masa pandemi, terutama tentang pengawasan dan partisipasi masyarakat. Untuk itu diharapkan agar semua menyimak dengan sungguh-sungguh apa yang akan disampaikan, dan nanti akan didiskusikan.” himbau Malonda

Anggota Bawaslu Sulut, Kenly Poluan sebagai pemateri pertama berbicara tentang pemantau pemilu dan pengawasan partisipatif masyarakat pada pilkada.
“Secara teori demokrasi, pemantauan dapat diklasifikasikan sebagai civil society, yang juga menjadi bagian dari pengawasan partisipatif oleh masyarakat.

Pemantau pemilu selain menjadi bagian dari pengawasan partisipatif, juga memiliki wewenang yang dapat menyampaikan gugatan sengketa pilkada yang memiliki kesetaraan wewenang dengan peserta pemilu/pilkada” ujar Poluan, yang kemudian menambahkan;
“Dalam kerja-kerja pengawasan oleh kelembagaan Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi covid-19, juga harus melibatkan eksistensi pengawasan partisipatif oleh pemantau pemilu sekaligus membantu peran masyarakat agar bisa secara administrasi memberi laporan terkait dengan pelanggaran dalam jalannya tahapan pilkada.” tuturnya. 

Di bagian akhir Poluan menyampaikan; “Adapun dengan keadaan sekarang di tengah pandemi covid-19, maka peran dari pemantau pemilu juga sangat penting untuk membimbing masyarakat dalam melaksanakan pengawasan partisipatif lewat teknologi dan informasi.

Parameter pengawasan oleh jajaran Bawaslu dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Sulut dapat dilihat dari hasil pilkada di tahun 2020 ini”

Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, August Mellaz sebagai narasumber kedua membahas materi terkait keadaan demokrasi secara global di tengah pandemi covid-19 dengan analisa dan data yang dimiliki.
“Keadaan global menghadapi tantangan besar saat ini. Pada satu sisi menjaga kamanan dan keselamatan atas pandemi (emergency), namun disamping itu juga harus menjaga demokrasi (legitimacy).

Maka dalam hal ini pemerintah dan penyelenggara pemilu harus mempersiapkan kemungkinan hal terburuk yang akan terjadi dengan pelaksanaan pilkada di tengah covid-19, selain memperketat regulasi sebagai protokol keselamatan dalam menjalankan tahapan.

Pemerintah dan penyelenggara pemilu juga harus memiliki inovasi pengoptimalan teknologi dan elektronik agar langkah-langkah pemilihan ditengah pandemi dapat berjalan dengan tingkat kewaspadaan lebih tinggi.” ungkap August.

Selain itu ditambahkannya; “Menjadi catatan penting bagi Pemerintah dan penyelenggara pemilu, bahwa ke depannya dalam setiap pelaksanaan tahapan pilkada, adalah dengan memperhatikan akurasi daftar pemilih, perubahan model kampanye dan penerapan medsos sebagai platform kampanye (effect dari hoax, kampanye negative, dan sebagainya), aspek pembiayaan dan sumber pendanaan kampanye, potensi petahana dalam melakukan “penyimpangan” alokasi sumber daya dalam kapasitas kedudukan dan jabatannya, dan perlu adanya komitmen yang jelas bagi penyelenggara pemilu untuk menyediakan akses data dan preservasi pemilu/pilkada.” kata August menutup materinya. 

Selanjutnya, Harmoko Mando sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang menjadi narasumber ketiga, menyampaikan materinya membahas terkait dengan pemetaan kerawanan pilkada ditengah pandemi covid-19. Menurutnya pilkada kali ini akan sedikit berbeda dan yang pasti akan semakin beraneka ragam karena akan terjadi persesuaian keadaan saat ini. Dari materinya, Harmoko menekankan pada titik rawan pencalonan peserta pilkada, titik rawan pemuktahiran data pemilih, titik rawan kampanye dan titik rawan pada saat pelaksanaan tahapan pungut hitung dan rekap suara yang pastinya menggunakan sistem protokol keamanan dan keselamatan dari wabah covid-19. Karena itulah Harmoko berharap agar Bawaslu dapat berjalan dengan disiplin untuk mempertahankan keadilan demokrasi dan seharusnya ada regulasi terkait  kebutuhan penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan pilkada ditengah wabah covid-19 yang mestinya dipercepat berhubung tanggal 15 Juni 2020 sudah akan dilanjutkannya tahapan pilkada yang telah dihentikan sejak bulan Maret yang lalu.

Usai sesi dialog interaktif dan diskusi antara peserta dengan ketiga narasumber, akhirnya disimpulkan bahwa “meski ditengah pandemi covid-19, namun tahapan pilkada tetap dilaksanakan dan tentang bagaimana indeks kerawanan serta partisipasi masyarakat yang secara bersama-sama akan melaksanakan proses demokrasi untuk lebih mengoptimalkan alat komunikasi dan elektronik.

Sebelum menutup kegiatan pertemuan daring via zoom meeting ini, Malonda memberikan arahan kepada seluruh peserta Bawaslu Kabupaten/Kota agar ke depannya, dalam pemetaan kerawanan melibatkan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama saling berkoordinasi dan aktif dalam memberikan informasi kepada Bawaslu.(**Karel)

You must be logged in to post a comment Login