DPR : Usia Perkawinan Untuk Perempuan Dari 16 Tahun Menjadi 19 Tahun

DPR Parlementaria Terkini, Sulutlink.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru saja menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang telah berlangsung di Gedung Nusantara II DPR-RI Senayan, Jakarta Selatan, Senin ( 16/9/2019).

Artinya, DPR RI menyepakati kenaikan batas usia minimal perkawinan untuk perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Perubahan perundang-undangan ini mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU XV/2017 lalu.

Setelah selesai penyampaian penjelasan Laporan dari Badan Legislasi DPR RI, dikatakan saat Fahri menanyakan persetujuan seluruh Anggota Dewan, “Sesuai dengan tata tertib, kami akan menyerahkan kepada seluruh fraksi apakah rancangan dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” tanya Fahri, yang kemudian dijawab “Setuju” oleh seluruh Anggota Dewan yang hadir.

Saat penyampaian pidato laporannya di hadapan Rapat Paripurna, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto mengatakan, bahwa frasa usia 16 tahun pada Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Oleh karena itu MK memerintahkan pembentukan UU dalam jangka waktu paling lama 3 tahun, sejak putusan tersebut ditetapkan.

“RUU Perubahan yang dimaksud merupakan
rancangan undang-undang kumulatif terbuka, sebagai akibat dari Putusan
MK, yang mengatakan bahwa sepanjang frasa usia 16 tahun dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat,” papar legislator daerah pemilihan Jawa Timur V ini.

Mewakili pemerintah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Susana Yembise mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada DPR RI.

Dirinya mengatkan bahwa pengesahan ini menjadi hal yang sangat dinantikan oleh seluruh warga Indonesia, sebagai upaya menyelamatkan anak Indonesia atas praktik perkawinan anak.

“Kami sangat bahagia, bangga dan berterima kasih kepada DPR RI, sebagai lembaga legislatif, yang telah besama-sama dengan pemerintah telah membuat sejarah bagi bangsa Indonesia khususnya bagi 80 juta anak Indonesia, yaitu dengan melakukan terobosan yang progresif dengan melakukan pengesahan ini,” pungkas Yohana. (*)

redaksi2Supit September 16 2019

You must be logged in to post a comment Login