DPRD Panggil BPJS, Minta Penjelasan Terkait Pemutusan Kerjasama dengan Pemkab Minahasa

adm2.deprovsulut.Jan.7.2020

foto Ketua Komisi 4 Braien Waworuntu (kanan) Wakil Ketua Komisi Careig Runtu (kiri) Anggota Komisi Yusra Alhabsyi (tengah) **/

DPRD Panggil BPJS, Kata Waworuntu: Minta Penjelasan Terkait Pemutusan Kerjasama dengan Pemkab Minahasa

Manado, sulutlink. Com – Sehubungan dengan adanya aspirasi yang masuk di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terkait Pemutusan Kerjasama BPJS dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa, maka Komisi 4 panggil kedua instansi tersebut menggelar rapat dengar pendapat (RDP) yang rencananya akan dilaksanakan pekan depan.

Pemanggilan ini dilakukan guna mendapat penjelasan dari kedua pihak hal apa yang menyebabkan pemutusan kerjasama BPJS dengan Pemkab Minahasa,” kata Ketua Komisi Braien Waworunru kepada wartawan,” Kamis (7/1/2021) siang.

“Ada aspirasi masuk di DPRD Sulut yakni, terkait Pemutusan Kerjasama BPJS Kesehatan dengan Pemkab Minahasa. Komisi 4 menyayangkan terjadinya perselisihan (red) dengan kedua pihak, padahal terkait dengan kesejahteraan rakyat” Bagaimana nasib masyarakat Minahasa kalau sudah diputuskan dengan BPJS.

Jadi Komisi 4 akan memanggil pihak BPJS dan Pemerintah Kabupaten Minahasa, guna menyampaikan penjelasan apa penyebabnya,” sebut Waworuntu

Sementara, dikatakan Wakil Ketua Komisi, Careig Naichel Runtu, benar ada laporan dari masyarakat terkait pemutusan kontrak kerjasama BPJS Kesehatan Wilayah Tondano dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa

“Tentunya ini menjadi perhatian bersama, terlebih khusus Komisi 4 DPRD Sulut yang membidangi Kesejahteraan Rakyat. Nah, ini tentu menjadi beban rakyat yang ada di kabupaten Minahasa sambung Runtu. Apa yang menjadi persoalan itu harus diselesaikan bersama kedua pihak, harus duduk secara bersama karena BPJS ini bukan keinginan dari satu dua orang, tetapi ini merupakan amanat undang-undang untuk menjawab tuntutan masyarakat dalam penanganan kesehatan,” tandasnya

Runtu menambahkan, untuk persoalan pemutusan kerjasama ini menjadi tugas dari DPRD Sulut guna memfasilitasi BPJS dan Pemkab Minahasa.

“Jadi tugas kami sebagai DPRD Sulut, terlebih khusus Komisi 4 adalah memfasilitasi BPJS dan Pemkab Minahasa agar supaya persoalan ini bisa diselesaikan demi kesejahteraan rakyat. Untuk pemanggilan ini kami akan jadwalkan pada hari Senin jam 14:00 Wita, dan kami juga akan memanggil pihak-pihak terkait; BPJS Provinsi Sulut, Dinkes Sulut, Dinkes Kabupaten Minahasa, Pimpinan dan Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Minahasa,” ungkap Runtu.

“Keberadaan BPJS di Kabupaten Minahasa, itu sangat menyedihkan untuk masyarakat Sulut. Komisi 4 berkewajiban menindaklanjuti secara cepat dan tegas. Kami berharap semua pihak yang diundang harus hadir pada waktu pelaksanaan RDP nanti, sekaligus berharap masyarakat Kabupaten Minahasa, untuk mendoakan kami dengan pihak-pihak terkait,” pungkas, yang juga Anggota Komisi 4 Yusra Alhabsyi. (Kst)

You must be logged in to post a comment Login