DPRD Sulut Diminta Kawal Perda Trafficking

Deprov, Sulutlink.com – Hal ini terkait dengan perda trafficking tahun 2004 dimana regulasi ini perlu diganti dengan perda baru.

Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) diminta kaji regulasi perubahan Peraturan Daerah (Perda) Trafficking, Harmonisasi dengan Undang -Undang jadi tujuan.

Langkah ini perlu dilakukan, mengingat banyak hal yang dinilai harus diperbaharui dari Perda Trafficking tahun 2004. Bahwa regulasi lama ini harus dicabut dan perlu menggantinya dengan yang baru.

“Sebenarnya kan yang didorong revisinya tapi dia sudah lebih dari 50 persen untuk direvisi jadi tidak bisa direvisi melainkan diputuskan untuk diganti baru,” kata Nurhasanah, Koordinator Kajian dan Advokasi Swara Parangpuan yang bersamaan didampingi Muhammad Abbas dari Lembaga Perlindungan Anak Sulut, dalam rangka konsultasi dan membawa aspirasi melalui Anggota DPRD Sulut, Melky Pangemanan di ruang kerjanya.

redaksi2Supit Oktober 21 2019

You must be logged in to post a comment Login