Fabian Kaloh: Soal Rencana Penghapusan Tenaga Honorer, PPPK Jauh Lebih Baik

DEPROV, Sulutlink.com – Kabar adanya rencana pemerintah melalui Kementetian PAN-RB dan BKN menghapus pekerja tenaga honorer dilingkungan pemerintah.

Anggota Komisi I Fabian Kaloh, dimintai tanggapannya terkait wacana pemerintah akan melakukan penghapusan tenaga honorer, dihubungi lewat pesan melalui WhattsApp, adanya rencana pemerintah akan menghapus tenaga honorer, pegawai tidak tetap di instansi pemerintahan.

Diketahui bersama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam uraian yang mengatur bahwa hanya ada dua jenis status kepegawaian yang dipekerjakan pemerintah yakni;

Yang pertama, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Nah soal kabar rencana pemerintah melakukan penghapusan tenaga honorer inipun semakin meluas terdengar dikalangan publik khususnya di Sulawesi Utara (sulut)

Anggota Komisi I DPRD Sulut Fabian Kaloh angkat suara, Kaloh mengatakan setahu dia bahwa pekerja tenaga honorer sudah lama tidak ada lagi karena sudah ada PP 49 Tahun 2018 tentang Managemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kaloh menilai memang PPPK jauh lebih baik dari pada tenaga Honorer, namun hingga sampai saat ini sepertinya belum ada daerah yang melaksanakan PP tersebut.

Padahal setahu saya sudah ada Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis PPPK,” beber Kaloh yang juga Legislator dari PDI Perjuangan, Rabu (22/1/2020).

Kaloh mempertanyakan apa masalahnya ?
Dikatakan Fabian Kaloh belum diketahui, tapi jika pelajari PP 49/2018, bahwa PPPK jauh lebih baik dari pada Tenaga Honorer.

“Kelebihannya misalnya, mendapat Hak yang setara dengan PNS, dimana melalui PPPK berpeluang mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu, dan hal lain yang lebih baik dari sekedar tenaga honorer,” tukasnya

Kaloh lanjut menjelaskan, PPPK adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional.
“Jelas memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme,” pungkas Kaloh. (red2Supit-009).

You must be logged in to post a comment Login