FUAD LANDJAR: Apresiasi DPRD Sulut Tentang Rakor Kode Etik dan Tata Beracara BK

DEPROV Sulutlink.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara khususnya salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yakni Badan Kehormatan, baru saja menyelenggarakan rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Badan Kehormatan DPRD (RAKOR) Se-Sulut bertempat di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Provinsi Sulut.

KETUA DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR FUAD LANDJAR FOTO BERSAMA PERSONIL BK DPRD PROVINSI SULUT DAN PARA NARASUMBER

Usai kegiatan wartawan media online sulutlink.com mendapat kesempatan menemui peserta dari kabupaten/kota, diantaranya Ketua DPRD Bolaang Mongondow Timur (BOLTIM) bapak Fuad Landjar.

Ditanya soal kesan bapak setelah mengikuti rakor BK Se- Sulut, Fuad Landjar mengatakan sangat terinspirasi dan tentu mengapresiasi pelaksanaan kegiatan itu, dimana ada narasumber profesional yang memaparkan detail materi yang ada keterkaitannya dengan hampir seluruh kegiatan di dewan seperti Alat Kelengkapan Dewan di Lembaga DPRD agar bisa mengetahui sejauh mana peran BK khususnya menyangkut etika bagi anggota dewan,”ucap Fuad Landjar.

“Kalau dilihat dari materi, DPRD Provinsi sangat siap menampilkan para pemateri yang luar biasa. Dimana DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota setelah dibekali tentang bagaimanan dan cara serta teknis menciptakan suatu produk yang dapat mengikat dengan aturan agar anggota dewan nantinya apabila kita diperhadapkan dengan tugas terkait aspirasi masyarakat” ujar Fuad

Dia juga mengutarakan bahwa untuK DPRD Boltim sendiri sudah selesai membenuk dan proses penyusunan tatib, tinggal menunggu tahap penyusunan kode etik.

“Jadi agar fungsi dan tugas Badan Kehormatan (BK) dapat berjalan dengan baik, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus memiliki acuan teknis, dalam bentuk Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara BK sebagaimana yang telah diamanatkan UU No. 23 tahun 2014, termasuk kegiatan tadi cukup membekali dalam Rakor BK Se- Sulut beserta para nara sumber yang sudah membagikan pengetahuan tentang Kode Etik dan Tata Beracara BK kepada kami,” terang Fuad

“Semoga dengan adanya UU Etika Lembaga Perwakilan mudah-mudahan bisa menjadi  sebuah solusi dan segera dibahas karena sudah masuk Prolegnas dan nantinya DPRD di seluruh Indonesia baik provinsi, kabupaten, dan kota bisa memberi masukan semaksimal mungkin, karena untuk penguatan DPRD ke depannya,” begitu harapan Fuad Landjar, Ketua DPRD Bolaang Mongondow Timur. (karel)

redaksi2-009 November 20 2019

You must be logged in to post a comment Login