Gelar FGD (KOPDAR) Melky Pertanggungjawabkan Kinerja Ke Publik

DEPROV, Sulutlink.com – Adalah bagian dari pertanggungjawaban sebagai anggota legislatif, Politisi PSI disapa akrab Melky, berkomitmen menyampaikan laporan setiap apa yang dikerjakannya sejak mulai dan menjadi Anggota DPRD Sulut.

Mengapa ini harus dillakuan ? Saya berpikir ilmiah dan tentunya, ialah persepsi publik yang diukur dalam metode ilmiah. Yang pertama, lewat survei-survei lembaga kredible nasional, menyebut DPRD adalah lembaga yang paling tidak dipercaya oleh publik ! dan lembaga yang paling dipercaya oleh publik itu adalah KPK. Artinya, publik menilai, DPRD tidak maksimal dalam memberi pelayanan, tutur Melky.

“Oleh karena itu, menurutnya ada indikator yang menjadi spesifik, kenapa terjadi seperti itu, saya tidak ingin diperbandingkan dengan yang lain. Makanya selalu saya sampaikan, setiap anggota DPRD memiliki cara bekerjanya sendiri,” ujar Melky, sembari membuka pelaksanaan kegiatan Kopdar.

” Ini merupakan bagian pertanggungjawaban sebagai wakil rakyat di dewan, untuk melaporkan setiap apa yang dikerjakan selama ditetapkan dalam pengangkatan sumpah dan janji Anggota DPRD Sulut masa jabatan 2019-2024.

“Kita, pertama kali dilantik tanggal 9 September, tanggal 10 sudah harus ke kantor, dan saya memiliki komitmen, sejak dilantik tanggal 9, untuk masuk kantor setiap hari. Padahal sebagai wakil rakyat, tidak ada keharusan untuk datang ke kantor setiap hari. Jam 9-11, saya ada diruangan menerima aspirasi. Menjadi pertanyaan, kenapa saya melakukan itu? Saya menjawab Ada dua indikator.

Terobosan yang dilakukan usungan PSI, MJP dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Sulawesi Utara, sesuai tema diantaranya ialah lebih kedunia pendidikan.

Kegiatan diskusi Kopi Darat (Kopdar), MJP menggandeng sejumlah narasumber dari kalangan praktisi pendidikan, guru besar, bahkan elemen aktivis pendidikan untuk bertukar pikiran terkait permasalahan pendidikan di Sulawesi Utara yang menurutnya berada di peringkat ketiga paling bawah secara skala nasional.

“Kita melihat pendidikan di Sulawesi Utara tentu banyak hal yang sudah dicapai, tapi tentunya ada PR yang harus kita pelajari bersama. Di bulan Oktober, lebih spesifik ke Dinas Pendidikan. Banyak sekali aduan dari masyarakat bahkan organisasi. Yang sering terangkat kepermukaan, mengarah ke masalah pungli. Pungutan biaya di SMA dan SMK. Banyak hal yang perlu kita pikirkan dan kaitkan dalam proses membangun dibidang pendidikan. Tapi persoalan yang paling parah di sini adalah bagaimana konsep Dinas Pendidikan untuk menata pendidikan di Sulawesi Utara ini menjadi lebih baik ” tukas MJP.

Politisi sekaligus Legislator PSI ini mengapresiasi bahwa, Dinas Pendidikan merupakan mitra kerja teknis DPRD Sulut, dan mendukung program-program pemerintahan OD-SK, dan membutuhkan kerja-kerja yang kolektif.

Sementara itu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unsrat Drs. Ronny Gosal MSi yang hadir sebagai narasumber dalam kopdar menyatakan kalau 45 anggota DPRD Sulut ada 20 orang seperti MJP, maka kualitas DPRD Sulut itu tentu sangat diperhitungkan, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga tingkat nasional. Apalagi, kalau 45 anggota dewan ini melakukan kinerja aspiratif, seperti yang dilaksanakan oleh wakil rakyat atas nama Melky Pangemanan.

“Ini baru satu bulan, tapi kinerjanya sudah jelas. Saya kebetulan guru, sering memberikan nilai. Untuk satu bulan ini, saya boleh memberikan nilai untuk 45 ini, Melky yang mendapat cup (piala), dan saya mampu mempertanggungjawabkan ini, di dunia dan akhirat. Setiap hari saya ikuti publik, baik media sosial, media cetak, hanya Melky yang ada laporan kinerja harian. Dan kita harus berani bicara seperti itu sekarang. Sehingga, anggota DPRD Sulawesi Utara tidak ada lagi kesan 5D (Datang, Duduk, Dengar, Diam, Duit). DPR harus bicara bukan diam,” ujar Gosal.

Terkait dunia pendidikan, Gosal menilai bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara sama sekali tidak transparan.

“Saya harus berani mengatakan, Dinas Pendidikan Sulut sama sekali tidak transparan. Saya baru satu tahun jadi Wakil Rektor yang menangani bantuan-bantuan pendidikan dan beasiswa, sampai detik ini, kepada siapa Dinas Pendidikan memberi bantuan penyelesaian studi. Saya tidak tahu. Itu ada. Saya tidak tahu dan saya tidak tahu berapa jumlah yang dikasih. Seperti ada sembunyi-sembunyi. Unsrat berapa, Unima berapa, De La Salle berapa dialokasikan dan penyelesaian studi. Tapi sampai sekarang, Dinas Pendidikan tidak pernah memberikan laporan secara publik,” ucap Gosal.

Pengamat Politik dan Pemerintahan, yang mendapat giliran terakhir, Taufik Tumbelaka menjelaskan bahwa persoalan di Dinas Pendidikan adalah terlalu banyak pekerjaan rumah yang dibebankan dan sudah menjadi wilayah politik.

MELKY JAKHIN PANGEMANAN, S.IP, MAP, M.Si DAN PARA NARASUMBER

“Kalau dunia pendidikan sudah masuk politil taktis, game over. Ada semacam keanehan di Dinas Pendidikan kita. Kelemahannya di pendidikan ini, terlalu banyak beretorika, berapa segala macam. Jadi, kita kalau bicara pendidikan memang rumit,” tutup Bang Taufik

(Karel)

You must be logged in to post a comment Login