Gelar Kopdar Melky Pangemanan: Dana Penanggulangan Covid-19 45 M Akan Saya Kawal

Melky Jackhin Pangemanan: Dana Penangulangan Covid-19, 45 M Akan Saya Kawal

Deprov, Sulutlink.com – Sisi lain dari diskusi dan dialog pertanggung jawaban kinerja bulanan Anggota DPRD Sulut, Melky Jackhin Pangemanan yang menghadirkan sejumlah wartawan dprd sulut membahas kiat-kiat yang namanya Covid-19 atau virus corona jadi perhatian khusus oleh forum peserta, yang dihadiri para pakar yang berkompeten.

Melky Pangemanan Didampingi Para Nara Sumber

Selama ini masyarakat Sulawesi Utara seolah merasakan kondisi gangguan kenyamanan untuk beraktifitas sebagaimana mestinya.

Pantauan sulutlink.com, terungkap ditengah dialog tanya jawab Melky Pangemanan disaksikan forum peserta menyatakan akan kawal dana penanggulangan Covid-19 sebesar 45 M sambil berpesan agar masyarakat diminta untuk tetap tenang, tanpa mengabaikan kewaspadan,” tegas politisi dari PSI, dan dipercayakan sebagai Anggota Komisi IV di DPRD Provinsi Sulut.

Diketahui Kopdar Bulanan, dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagai wakil rakyat, dengan mengusung tema “COVID-19: Antisipasi Penyebaran dan Dampaknya di Sulawesi Utara”.

Kegiatan itu kali ini digelar di ruang kerja Komisi IV DPRD Sulut, Senin (16/3/2020

Melky berharap, dengan adanya diskusi ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan masyarakat perihal penyebaran dan penanganan Covid-19.

“DPRD Provinsi sebagai lembaga yang melakukan pengawasan, berperan serta melakukan edukasi ke masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik dalam menghadapi virus corona ini,” tegas Ketua DPW Partai Solidaritas Sulut ini.

Sebagai Anggota DPRD, ia juga memastikan akan mengawal anggaran sebesar Rp 45 miliar yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Sulut khususnya penanggulangan Covid-19.

“Saya memastikan bahwa anggaran tersebut akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan dan keselamatan masyarakat Sulawesi Utara,” ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut, Melky memaparkan hasil kerjanya selang bulan Februari dalam misi tugas membawa aspirasi buruh yang melakukan demo soal Omnibus Law ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Pendidikan soal permasalahan dana sertifikasi guru di Sulut, konsultasi Panitia Khusus (Pansus) terkait pembahasan tata tertib DPRD Sulut, serta beberapa aduan dan aspirasi warga setiap hari, hingga menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait polemik pendirian Mushola di perum Agape Tumaluntung dengan mengundang beberapa tokoh dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) seperti Anshor dan LMI, yang menghasilkan rekomendasi kesepahaman dalam berpikir.

“Jadi semua laporan saya itu teman-teman dapat diakses oleh publik lewat fanpage saya. Semua kerja-kerja saya di DPRD Sulut saya sampaikan secara terbuka dan saya selalu konsisten terhadap kinerja saya meskipun ada beberapa orang yang saat demo KSBSI lalu menyebut saya seorang penipu. Tuduhan yang tidak benar dan kelihatan tendensius serta kurang paham. Namun itu tidak apa-apa karena itu merupakan bagian dari dinamika kerja saya, dan saya sudah maafkan orang tersebut. Prinsip saya teguh, terus bekerja untuk rakyat dan transparan dalam tugas,” tutur Melky dengan tegar kehadapan forum diskusi.

Hadir sebagai narasumber dalam Kopdar dr. Fransiskus A. Silangen (pakar kesehatan), Kepala Dinas Pariwisata Sulut, Henry Kaitjily, Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Sulut, Steven Dendal, serta Pengamat Politik dan Pemerintahan, Taufik Tumbelaka. red2SL-009.

You must be logged in to post a comment Login