Gubernur Sulut OD Raih UKPBJ 2019 dengan Tingkat Kematangan Level 3 pada Variabel 9

Pemprpv, Sulutlink.com -Penghargaan tersebut diterima Gubernur Ollydalam rangkaian acara Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) Nationnal Procurement Award 2019 kategori UKPBJ dengan Tingkat Kemenangan Level 3 pada 9 Variabel, dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), di balai Sidang Jakarta Convention Center, baru-baru ini.

“Provinsi Sulut, UKPBJ dengan Tingkat Kematangan Level 3 pada 9 Variabel”

Sebagaimana diketahui, dari 606 UKPBJ se- Indonesia yang memiliki kematangan level 3 baru 3 daerah yakni : Provinsi Sulut, Provinsi Bali dan Kabupaten Badung. Penilaian ini berdasarkan tingginya komitmen, dedikasi dan implementasi kelembagaan pengadaan barang/jasa dan tata kelolanya

Rakornas dibuka langsung Presiden Joko Widodo denganmengangkat tema “Transformasi Pengadaan di Era Digital untuk SDM Unggul Indonesia Maju”.

Rakornas PBJ 2019 turut dihadiri Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Pimpinan dan Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) K/LIPemda, personel Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) K/L/Pemda, Perwakilan lkatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa (IFPI) dan Perwakilan lkatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI).

Sesuai dengan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang
pengadaan barang/jasa pemerintah, mempunyai peran penting dalam
pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan
pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

Hal ini memberikan manfaat dan nilai yang besar serta kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, UKM, serta pembangunan berkelanjutan.

Presiden Joko Widodo, dalam sambutannya geram dengan kementerian/Iembaga serta pemerintah daerah yang masih mengadakan lelang proyek hingga saat ini. Padahal, sekarang sudah memasuki November atau hanya tinggal menyisakan dua bulan menjelang akhir 2019.

Provinsi Sulut, UKPBJ dengan Tingkat Kematangan Level 3 pada 9 Variabel.

Berdasarkan Iaporan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto, masih ada paket pekerjaan senilai Rp
39 triliun yang masih diproses melalui e-tendering. Dari jumlah
tersebut, Rp 31,7 triliun merupakan pekerjaan konstruksi.

“Tinggal November dan Desember masih e-tendering. Meski tahu (proses)
ada yang cepat, tapi apakah seperti ini mau diteruskan?,” kata Jokowi.

Jokowi menyatakan hanya dengan waktu dua bulan sulit memproses
pekerjaan konstruksi. Dia mengatakan tak banyak kontraktor yang mau
mengerjakan proyek secara cepat. Apalagi kualitas pekerjaan berpotensi
buruk jika terburu-buru karena mengejar target.

Pekerjaan juga bakal terhambat karena prosesnya dilakukan ketika
musim hujan sedang berlangsung. “Saya mengerti, enggak mungkin
pekerjanya pakai payung. Sudah bohong itu,” kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, masalah terjadi karena pola pikir dari birokrat
di Indonesia yang senang mengerjakan sesuatu di akhir masa tenggat.
Prosesnya pun kerap kali dilakukan secara manual, meski sistem pengadaan
barang dan jasanya sudah secara elektronik.

“Buat apa bangun sistem seperti itu kalau bulan November masih ada
e-tendering? Kalau epurchasing masih oke. Kita ini senangnya
kejar-kejaran. Mindset ini harus diubah,” ucapnya.

Atas dasar itu, Jokowi meminta agar persoalan ini tidak terjadi Iagi
di masa depan. Mantan Walikota Solo itu meminta agar proses lelang
pengadaan barang danjasa ke depannya dilakukan sejak awal tahun.

Sambutan Presiden Jokowi pada penyerahan National Procurement Award 2019.

Dengan demikian, proses konstruksi tidak akan terburu-buru dan
kualitas proyek menjadi bagus. “Kontraktornya juga enak, tidak
dikejar-kejar kayak hantu,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan pembangunan nasional/Ketua Bappenas,
Suharso Monoharfa dalam arahannya mengingatkan penerapan Satu Data
Indonesia sesuai Perpres 39 tahun 2019, sehingga seluruh proses
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dapat dilakukan secara optimal.

Sementara itu, Menpan RB, Tjahjo Kumolo berjanji segera melakukan pembenahan terhadap ASN dan Jabatan Fungsional ke depan sehingga ASN sebagai penggerak pembangunan dapat dilakukan secara optimal dalam mendukung transformasi pengadaan. (**)

reaksi2-009 November 12 2019

You must be logged in to post a comment Login