INGIN TEMUI PARA WAKIL RAKYAT, INI KLARIFIKASI SEKWAN GLADY KAWATU

DEPROV, Pantauan Sulutlink.com, ada sejumlah elemen masyarakat memasuki pintu gerbang Rumah Rakyat DPRD PROVINSI SULUT, sambil teriak berorasi mana wakil-wakil rakyat, mana mereka, kami ingin menemui para wakil-wakil rakyat yang kami pilih untuk menindak lanjuti janji mereka, begitu kutipan kata-kata terucap lewat toa diatas kendaraan yang ditumpangi para orator.

Glady Kawatu Klarifikasi Dengan KSBSI

Nampak ratusan peserta yang menamakan dirinya Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) gandeng KAMMI, PMII, YLBHI-LBH MANADO, LMND, SEJUMLAH MAHASISEA, AMAN SULUT, dan KOMITE TOLAK OMNIBUS LAW.

Mereka menduduki halaman parkiran, Gedung Deprov Sulut, Rabu, 11/3/2020 siang.

Hampir satu jam berorasi secara bergilir ikrarkan maksud kedatangan mereka disusul kemudian para petinggi sekretariat DPRD Sulut dan jajarannya mewakili menerima rombongan KSBSI.

Tampak Sekertaris DPRD Sulut, Glady Kawatu didampingi Kabag Persidangan Roni Geruh, Kabag Keuangan Dammy Tendean, dan Kabag Umum John Paerunan, menerima kedatangan mereka, dan ada sekira satu jam para orator bergantian mengungkapkan secara terperinci isi misi kedatangan mereka. “Kami datang ingin menemui para wakil rakyat yang kami pilih, mana mereka,” seru salah satu penanggung jawab kegiatan yang bertajuk TOLAK RUU OMNIBUS LAW.

Dalam orasinya mereka menyampaikan pernyataan sikap menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law/Cipta Kerja.

Namun sangat disayangkan tidak ada satu pun anggota DPRD berada di kantor yang menemui mereka, hanya Sekertaris DPRD Glady Kawatu dan Jajarannya.

Menyebut dihadapan sekertaris dewan bahwa kami ini ingin menemui para wakil rakyat, menyampaikan pernyataan sikap menolak RUU Omnibus Law yang sementara dibahas di DPR RI karena dikhawatirkan RUU Cipta Kerja tersebut bisa menghapus soal Upah Minimun Kabupaten/Kota dan terancam hilang, kemudian besaran pesangon PHK berkurang, Cuti haid bagi perempuan dihapus, apalagi dihapusnya sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar, hilangnya jaminan sosial kesehatan, dan PHK dapat dilakukan tanpa kesepakatan serta makin bebasnya Tenaga Kerja Asing bekerja.

Demikian pula proses pengadaan lahan agraria, setelah mencermati lebih dalam lagi klaster pengadaan lahan ini menurut kami memiliki potensi akan memperpanjang konflik agraria dikarenakan tanah akan diprioritaskan untuk investasi dan pembangunan nasional, Ini kan sudah mengarah bertentangan dengan amanah UUPA yang seharusnya diprioritaskan untuk rakyat miskin.

RUU tersebut juga dianggap lebih menguntungkan kepada elit pemodal besar serta mengancam lingkungan hidup dan berpotensi timbulnya konflik agraria antara masyarakat adat, pengusaha maupun pemerintah.

“Kami berterima kasih Ibu Sekertaris DPRD Sulut Glady Kawatu mau menerima kami disini, kami meski harus berdiri lama berpanas-panasan mendengarkan aspirasi kami, dan meskipun tidak ada satu anggota DPRD yang menemui kami namun kami cukup senang dan puas diterima ibu Sekwan.

Dengan demikian ibu Sekwan telah besabar mendengarkan aspirasi kami tentang penolakan RUU Omnibus Law,” ujar salah satu orator demo, Robby Supit.

Sekwan Glady Kawatu memberi klarifikasi soal ketidak hadiran pimpinan dan anggota DPRD bahwa “Saat ini para pimpinan dewan dan empat komisi sedang melakukan tugas luar, baik dalam daerah maupun luar daerah, aspirasi bapak ibu sekalian akan saya teruskan melalui masing-masing Komisi yang berwenang,” tandas Glady, (red2SL-009)

You must be logged in to post a comment Login