Ini Alasan Penetapan APBD Minsel T.A 2020 Wajib Memakai Perkada

Minsel,Sulutlink.com- Kisruh pembentukan AKD di DPRD Minsel telah menyebabkan Perda APBD Minsel Tahun Anggaran 2020 batal disahkan dalam Rapat Paripurna, hal ini mendorong Pemkab Minsel harus melakukan konsultasi dengan Direktur Anggaran Daerah pada Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Pemkab Minsel Brando Tampemawa,SH kepada awak media, Senin (24/2/2020) mengatakan, hasil konsultasi oleh Direktur Keuangan Daerah Kemendagri menjelaskan terkait UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang turunannya, ada pada PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurutnya, Direktur Keuangan Daerah menegaskan bahwa dalam penetapan APBD, Pemkab Minsel dan DPRD Minsel harus mengacu pada PP Nomor 12 tahun 2019 yang didalamnya mengatur tahapan penetapan APBD.

Berdasarkan aturan, Bupati mengajukan Ranperda tentang APBD ke DPRD Minsel, dengan masa waktu 60 hari sebelum tanggal 30 November 2019. Selanjutnya DPRD Minsel membahasnya dan ditindaklanjuti dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

“Sejak tanggal 12 September 2019 Pemkab Minsel telah menyampaikan Ranperda APBD ke DPRD, karena batas akhirnya tanggal 30 November 2019. Dalam aturan pasal 313 menyatakan, apabila dalam waktu 60 hari tidak terjadi persetujuan bersama dengan DPRD, maka Kepala Daerah (Bupati) menyusun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penetapan APBD,” ucap Tampemawa.

Dijelaskannya, bahwa ketika konsultasi dengan Kemendagri ditegaskan agar tahapan proses APBD, harus tetap berjalan sebagaimana amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“60 hari ketika tidak terjadi kesepakatan bersama, maka UU memberikan waktu 15 hari kepada Kepala Daerah (Bupati) untuk menyusun APBD dengan Perkada. Dimana 15 hari tersebut, juga telah inklut dengan penyampaian kepada Gubernur untuk meminta pengesahan dan UU memberikan waktu 30 hari kepada Gubernur untuk mengesahkan serta apabila limit waktu 30 hari tidak disahkan oleh Gubernur, maka Kepala Daerah bisa menetapkan APBD Minsel dengan Perkada,” jelas Tampemawa yang jebolan hukum.

Dia juga menegaskan, yang menjadi catatan penting dari hasil konsultasi dengan Kemendagri, bahwa penetapan APBD melalui Perkada bukan merupakan kemauan semata Pemkab (Bupati), tetapi aturan UU dan PP yang mewajibkan Bupati harus menggunakan Perkada.(JoTam)

You must be logged in to post a comment Login