JOKOWI TEKEN PERPRES PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR MELALUI KELOLA TERBATAS

Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Jakarta, 04/3 Sulutlink – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32/2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas pada 14 Februari 2020.

Dikutip dari setkab.go.id, Rabu, pertimbangan pemberlakuan Perpres ini, yakni penyediaan infrastruktur memiliki dampak penting dalam upaya meningkatkan kesinambungan konektivitas antar wilayah, peningkatan daya tarik investasi, dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

Dengan begitu perlu ada sinergi antara pemerintah dengan badan usaha dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan infrastruktur melalui partisipasi badan usaha untuk ikut membiayai penyediaan infrastruktur.

Pengelolaan aset, sebagaimana dimaksud dalam Perpres ini, dilakukan terhadap BMN pada Kementerian/Lembaga atau aset BUMN.

Dalam Perpres ini, jenis BMN atau aset BUMNa yang dapat dilakukan pengelolaan aset, meliputi infrastruktur transportasi (meliputi kepelabuhanan, kebandarudaraan, perkeretaapian, dan terminal bus), infrastruktur jalan tol, infrastruktur sumber daya air, infrastruktur air minum, infrastruktur sistem pengelolaan air limbah, infrastruktur sistem pengelolaan persampahan, infrastruktur telekomunikasi dan informatika, infrastruktur ketenagalistrikan, dan infrastruktur minyak, gas bumi, dan energi terbarukan.

BMN atau aset BUMN, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Perpres Nomor 32/2020 ini, paling kurang memenuhi persyaratan telah beroperasi penuh paling kurang selama dua tahun, membutuhkan peningkatan efisiensi operasi sesuai dengan standar internasional yang berlaku umum, dan memiliki umur manfaat aset infrastruktur paling sedikit selama 10 tahun.

Untuk BMN, disajikan dalam laporan keuangan kementerian/lembaga yang telah diaudit berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan pada periode sebelumnya.

Untuk aset BUMN memiliki rekam jejak arus kas positif paling kurang dua tahun berturut-turut, dan memiliki pembukuan teraudit paling kurang tiga tahun berturut-turut berdasarkan pedoman pernyataan standar akuntansi keuangan Indonesia.

“Perencanaan Pengelolaan Aset dilakukan menteri/kepala lembaga selaku Pengguna BMN pada kementerian/ lembaga yang bersangkutan; atau b. direktur utama Badan Usaha Milik Negara selaku penanggung jawab pengurusan aset BUMN yang bersangkutan,” bunyi pasal 5 dalam Perpres Nomor 32/2020 itu.

Menurut Perpres ini, dalam rangka penyediaan infrastruktur yang bersifat strategis untuk pelayanan umum, perencanaan Pengelolaan Aset dapat dilakukan KPPIP secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga pengguna BMN dan/atau BUMN pemilik aset.

Transaksi Pengelolaan Aset BMN, menurut pasal 11 Perpres Nomor 32/2020, meliputi penyiapan transaksi dan pelaksanaan transaksi. Adapun pelaksanaan Transaksi Pengelolaan Aset BMN, sesuai pasal 15 Perpres Nomor 32/2020 ini, meliputi pemilihan Badan Usaha Pengelola Aset, penyerahan BMN oleh PJPK kepada BLU, penandatangan Perjanjian Pengelolaan Aset, dan emenuhan pembiayaan Pengelolaan Aset oleh Badan Usaha Pengelola Aset. (ANT/RT)

You must be logged in to post a comment Login