Kabag Hukum : Frato Cs Bisa Dilapor Hukum Apabila Tak Mampu Buktikan Tuduhan

Minsel,Sulutlink.com- Bagian Hukum Setdakab Minsel sedang mempelajari laporan atas 6 (enam) SKPD dan 1 (satu) Perusahaan Daerah, yang dilaporkan oleh Franky Lelengboto (Frato) Cs di Polda Sulut.

Kabag Hukum Setdakab Minsel Vicky Poli,SH kepada awak media Jumat (26/6/2020) diruangan kerjanya mengatakan, pihaknya sedang mempelajari apakah laporan Frato Cs di Polda Sulut itu mengatasnamakan pribadi, Pansus LKPJ atau lembaga DPRD. Dan apabila tidak dapat dibuktikan laporan dugaan korupsinya, maka pihaknya bisa melaporkan balik secara hukum.

Menurutnya, sebagai bagian dari MPTP-TGR (Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi) Pemkab Minsel, pihaknya telah berupaya melakukan koordinasi dengan 6 (enam) pimpinan SKPD dan 1 (satu) pimpinan Perusahaan Daerah yang dilaporkan di Polda Sulut tersebut.

Ditambahkannya, UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Negara yang turunannya diatur pada PP Nomor 38 tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, memberikan waktu 60 (enam puluh) hari untuk menyelesaikan TGR (Tuntutan Ganti Rugi) melalui sidang MPTP-TGR yang telah digelar, Kamis (25/6/2020) kemarin.

Dia juga menjelaskan, kemungkinan besar Polda Sulut akan memperhatikan aturan yang ada dan selanjutnya mengembalikan laporan Pansus LKPJ kepada APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah).

Sementara itu Ketua Pansus LKPJ Franky Lelengboto (Frato) saat dihubungi via telpon selular untuk dimintai konfirmasi, tak mau mengangkat walaupun ada nada panggilnya. (JoTam)

You must be logged in to post a comment Login