Kadis PUPR Bart Assa Sebut Tidak Benar Kami Lakukan Korupsi

MANADO,SULUTLINK-  Komitment serta kerja keras dengan mengedepankan transparansi disemua kinerja terus dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Manado .

Buktinya, meskipun diterpa isu melakukan korupsi berupa pemotongan pencairan dana sebesar 10-15 persen kepada semua penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan di Dinas PUPR Manado.

Dinas ini tetap melakukan pelayanan lebih maksimal kepada masyarakat dalam hal ini pihak pengelolah.

Menurut Kepala Dinas (Kadis) PUPR Manado, Bartje Assa ketika menerima telepon yang menginformasikan tentang telah dilaporkannya Dinas PUPR kepada pihak berwajib yakni Polresta Manado langsung mendapat apresiasi dari Kepala Dinas PUPR lewat akun facebook (Fb) pribadinya, Kamis (09/11)

Menurut Assa , mengantisipasi jangan sampai informasi ini melebar dan menjadi liar kemudian berujung timbulnya keresahan di tengah masyarakat, terutama keluarga saya maka saya merasa berkewajiban untuk mengklarifikasi isi laporan LSM tersebut yaitu,
1). Tidak ada pemotongan sepeserpun yang dilakukan DPUPR Kota Manado terhadap pencairan dana 100% dari penyedia jasa yg menjalin kontrak pekerjaan dengan DPUPR. Bahkan tidak ada sama sekali pungutan/fee/ijon yg pernah dilakukan di instansi DPUPR Manado. Pihak LSM, bijaksananya sebelum melaporkan ke pihak berwajib sebaiknya datang terlebih dulu ke Kantor kami untuk minta penjelasan tentang hal yg (mungkin) didengar/dikeluhkan dari pihak penyedia jasa tentang hal pemotongan 10-15% tersebut apa benar atau tidak. 
 
2) Yang kami lakukan justru adalah tindakan antisipatif untuk maksud mengamankan keuangan negara, atau menghindarkan pihak ketiga dari upaya lari dari tanggung jawab untuk melunasi TGR yg mungkin dapat terjadi di kemudian hari. Mengingat tren bisnis yg telah lama berakar yaitu banyaknya oknum pihak ketiga akhir-akhir ini yang sering pinjam perusahaan tanpa perjanjian kerjasama (sub kontraktor) secara resmi dan/atau membuat perusahaan dengan menempatkan fake pemegang saham yang dijadikan sebagai direktur boneka sehingga membuat sulit pengguna anggaran untuk meminta pertanggungjawaban penyedia jasa bila dikemudian hari didapati temuan BPK yg mengharuskan pihak penyedia jasa membayar TGR tersebut.
3). Kebijakan antisipasi yang kami lakukan sebagaimana maksud pada point 2, adalah meminta kesediaan pihak ketiga untuk menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yg berisi 7 point, salah satu diantaranya adalah pada termyn terakhir (100%) penyedia jasa bersedia untuk dilakukan pemblokiran dana yg telah cair ke rekeningnya sebesar 10% dari nilai kontrak sampai selesai pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan daerah. Jadi bukan berupa pemotongan dana yang cair ke rekening penyedia jasa. Sekali lagi bukan pemotongan sebagaimana dimaksud oleh LSM pelapor. Justru dana yg dicairkan telah tersimpan dalam rekening perusahaan pihak penyedia jasa. Hanya dilakukan pemblokiran sementara atau tidak bisa ditarik uang 10% kontrak untuk sementara waktu saja.

 

4). Kebijakan pada point 3 tersebut telah kami utarakan kepada seluruh pihak penyedia jasa pada pertemuan awal sebelum pekerjaan dimulai dan semua menyetujui, bahkan sampai saat ini dari seratus lebih kontraktor yang melaksanakan pekerjaan di Dinas PUPR Kota Manado untuk tahun anggaran 2017, hanya ada 1 (satu) kontraktor yg belum bersedia menandatangani SPTJM tersebut. Demikian klarifikasi terbuka yg kami lakukan, semoga menjadikan semua pihak terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkup dinas PUPR manado dan masyarakat umum dapat memahami hal tersebut.
“Pada intinya kami selalu terbuka, transparan, Akuntabel dan profesional dalam mengelolah proyek. Dan semua prosesnya lewat ULP bahkan silahkan anda mengecek langsung demi mematuhi aturan hukum,” pungkas jebolan Harvard University Amerika Serikat ini.
(Onal Gampu)

You must be logged in to post a comment Login