KALOH: Sebagai Wakil Rakyat di DPRD Sulut, Siap Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat

DEPROV, Sulutlink.com – Sebagai sebuah lembaga tinggi negara, yang merupakan wakil rakyat, memiliki komitmen untuk mendengarkan aspirasi serta keluhan dan kebutuhan masyarakat yang sama dengan tugas dan fungsi lain. Jadi DPRD sudah sepantasnya memiliki wewenang untuk menghimpun, dan membahas mengenai penindaklanjutan dari aspirasi masyarakat daerah,” tutur Kaloh dalam wawancara media di DPRD Sulut Rabu (11/9/2019) kemarin.

“Kami akan mengawal aspirasi rakyat sesuai peran sebagai legislator Sulawesi Utara (Sulut) yakni wakil rakyat yang merupakan penghubungg antara masyarakat atau rakyat daerah yang biasa dengan pemerintahan.

Menurut Kaloh, hal ini akan membantu program pemerintah akan menjadi lebih baik, terutama dalam hal kemajuan pembangunan dan juga kesejahteraan.

Politisi yang diusung Partai PDIP ini yakin ada banyak ‘PR’ yang harus dituntaskan.

“Ada banyak komitmen saat kampanye politik lalu yang sudah dicatat, dan masyarakat tahu, ingat dan berusaha menjadi ‘problem solver’ terhadap persoalan dan dinamika sosial yang ada di masyarakat Sulut,”ungkap Kaloh

Khususnya yang ada di dapil Minahasa Utara – Bitung. Pada intinya, sebagai mantan birokrat yang pernah berkecimpung dengan kegiatan sosial masyarakat, menurut saya tidak jauh berbeda dengan tupoksi seorang birokrat dengan tugas anggota legislatif yang merupakan wakil rakyat di DPRD Sulut, dan sebagai pelayanan masyarakat.

“Membuka diri, membuka hati bersama masyarakat, ketika ada keluhan-keluhan di masyarakat, tentu berusaha mencari solusinya,”

“Jadi Sinergitas antara anggota dewan dengan pemerintah provinsi (eksekutif), apakah itu tugas membentuk perda, membahas bersama dengan pemimpin, memberi persetujuan pemidah tanganan aset daerah, melaksanakan pengoperasian dan penyerapan anggaran daerah, yang kesemuanya pada intinya adalah fungsi pengawasan(controling)

“Karena fungsi pengawasan itu merupakan fungsi dimana sebagai anggota DPRD Sulut selain pengawas dan juga pemantau apakah pelaksanaan perda yang sudah disepakati berasama dengan pimpinan, juga terkait anggaran APBDnya sesuai, nah di sini perlu adanya sinergitas sehingga semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya kira itu paling penting,” ungkapnya.

Dirinya mengungkap, satu persoalan yang di daerah Bitung-Minut itu cukup kompleks ketika bertatap muka dengan masyarakat. “Persoalan yang di dapil ada persoalan, di sekolah swasta yang ASN-nya mau ditarik ke sekolah negeri, itu merupakan persoalan besar kalau diabaikan, walaupun itu persoalan dengan pemerintah kabupaten Minut,” tukas dia.

“Selain itu ada kesewenangan atau mal-administrasi. Contoh, ada Hukum Tua yang sudah habis masa jabatannya tapi sampai sekarang tbelum pernah dilaksanakan pemilihan Hukum Tua. Akhirnya diumbar ASN yang ada di situ,’ujarnya

“Menurut saya, itu mengganggu kinerja pemerintahan desa. Apabila pakai undang-undang desa, itu tidak seuai. Hal seperti itu yang saya dapati ketika coba berinteraksi di saat kampanye lalu. Disampaing persoalan sosial lainnya disekitar masyarakat, juga diperhadapkan degan persoalan infrastruktur yang perlu dibenahi,” pungkas Kaloh.

redaksi2Supit September 12 2019

You must be logged in to post a comment Login