Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw Buka Rapat Paripurna, Gubernur Olly Dondokambey Terima Perda Pertanggung Jawaban APBD 2019

Ketua DPRD ANDREI ANGOUW Menyerahkan Perda APBD Tahun Anggaran 2019 Kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey

Ketua DPRD Sulut Buka Rapat Paripurna, Gubernur Olly Dondokambey Setuju Tandatangan RANPERDA Pertanggungjawaban APBD 2019

Deprov, (sulutlik.com) – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Terhadap RANPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanana APBD Tahun Anggaran 2019 dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap RANPERDA APBD Tahun Anggaran 2019 sekaligus mendengarkan tanggapan, jawaban Gubernur atas Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi.

Sambutan Gubernur Provinsi Sulut
Olly Dondokambey

Rapat paripurna di pimpin langsung Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Sulut, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Wakil Gubernue Sulut Steven Kandouw, Sekretaris Provinsi Edwin Silangen, Sekretaris Dewan Provibsi Glady Kawatu, Unsur pers dan undangan lainnya, Kamis (18/6/2020) pagi kemarin

Mengingat adanya situasi dan kondisi terkait wabah penularan Covid-19, maka rapat paripurna ini tetap memperhatikan protokol kesehatan. Anggota DPRD yang tidak hadir secara fisik, mengikuti Rapat Paripurna ini secara Online/Virtual dengan menggunakan teknologi Video Conference melaluj aplikasi Zoom Could Meeting yang diakses pada Handphone/Laptop/PC dari tempat masing-masing dengan mengenakan Pakaian PSH.

Suasana Jalannya Rapat Paripurna

Setelah pembukaan secara resmi oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, pada kesempatan pertama mengundang Tim Badan Anggaran dapat menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Banggar DPRD dengan TAPD Provinsi Sulut oleh Hi. Amir Liputo SH.

Dikemukakan dalam pentampaian laporan ada beberapa hal menjadi catatan Banggar antara lain, pertama, adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang besar, kedua, Target-target program yang belum sepenuhnya tercapai ketiga, Realisasi DAK yang rendah, keempat, Aset-aset pemda yang masih bermasalah karena adanya tuntutan dari masyarakat, dan kelima, Sektor Kesehatan harus ditingkatkan dalam hal pelayanan.

Pendapat Akhir Fraksi-fraksi telah menerima dan menyetujui agar Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) ini dapat diperdakan namun dengan beberapa catatan;
Belanja Hibah harus memperhatikan Prioritas Pembangunan khususnya RPJMD. Keberhasilan-keberhasilan yang ada dapat ditingkatkan. Pembangunan di Kabupaten/kota, dapat memperhatikan azas pemerataan. Menjaga cadangan pangan dengan mendorong gerakan menanam, kepada masyarakat.

Selesai Laporan Banggar, maka dilaksanakan sesi penandanganan Ranperda oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD Sulut, sekaligus penyerahan Ranperda oleh Ketua DPRD Sulut kepada Gubernur Sulut.

Gubernur dalam sambutannya menyampaikan secara umum target dan capaian program yang sudah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulut sekaligus memberi tanggapan atas Laporan Banggar dan Pendapat Akhir yang sudah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi.

Bagi Gubernur, soal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, tetap dilaksanakan secara akuntabel, sehingga perlu ada koreksi secara besama-sama untuk kepentingan masyarakat Sulut.
Adanya pemotongan dari pemerintah pusat ditengah menghadapi pandemi Covid-19, bagi Gubernur harus kita hadapi secara bijak agar pembangunan tetap berjalan. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak bisa dijalankan akibat situasi saat ini menghadapi Pandemi, sehingga anggarannya fokus ke penaganan masalah Pandemi. (*Karel)

You must be logged in to post a comment Login