Komisi II DPR RI dan Kemendagri Bahas Program dan Anggaran Usulan Pagu Indikatif Kemendagri Tahun 2020

NASIONAL, Sulutlink.com – Dikutip dari Puspen Kemendagri RI, seluruh Pejabat Komponen di lingkup Kemendagri melakukan kegiatan Konsinyering Penyusunan Program dan Anggaran dalam Usulan Pagu Indikatif Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020.

Kegiatan Konsinyering dilakukan bersama Komisi II DPR RI bertempat di Hotel Millenium, Jakarta dari tanggal 25 hingga 26 Juni 2019

Kegiatan tersebut didukung berdasarkan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas No.B-241/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2019 dan Menteri Keuangan No.S-338/MK/02/2019 tanggal 29 April 2019 hal Pagu Indkatif Belanja K/L TA.2020 (SB Pagu Indikatif),

“ditetapkan total Pagu Indikatif Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 sebesar Rp. 3.405.051.729.000, mengalami kenaikan sebesar Rp. 232.081.103.000, atau naik 7,31% (persen) dari Alokasi Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 3.172.970.626.000. Secara rinci penjabaran tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri, dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dengan Pagu Indikatif sebesar Rp. 468.199.585.000.

Kedua, program Pengawasan Internal
Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah, dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan Pagu Indikatid
sebesar Rp 76.737.754.000.

Ketiga, Program Pembinaan Politik dan
Penyelenggaraan Pemerinttahan Umum, dilaksanakan oleh Ditjen Politik dan
Pemerintahan Umum dengan Pagu Indikatif sebesar Rp.245.773.691.000.

Keempat, program Bina Administasi
Kewilayahan, dilaksanakan oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
dengan Pagu Indikatif sebesar Rp.224.534.546.000.

Kelima, program Bina Otonomi Daerah, dilaksanakan oleh Ditjen Otonomi Daerah dengan Pagu Indiikatif sebesar Rp.90.017.364.000.

Keenam, program Peningkatan Kapasitas
Keuangan Pemerintah Daerah, dilaksanakan oleh Ditjen Bina Keuangan
Daerah dengan Pagu Indikatif sebesar Rp. 80.690.866.000.

Ketujuh, program Penataan Adiminstrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilaksanakan oleh Ditjen Kependudukan
dan Pencatatn Sipil dengan Pagu Indikatif sebesar Rp.788.412.971.000.

Kedelapan, program Bina Pembangunan
Daerah, dilaksanakan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah dengan Pagu
Indkatif sebesar Rp.236.210.165.000.

Kesembilan, program Bina Pemerintahan Desa, dilaksanakan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa dengan Pagu Indikatif sebesar Rp.231.883.258.000.

(data kesepuluh tidak ada ?????)

Kesebelas, program Pengembangan Sumber
Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri, dilaksanakan oleh Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Pagu Indikatif sebesar
Rp.209.292.674.000.

Keduabelas, program Pendidikan
Kepamongprajaan, dilaksanakan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri
dengan Pagu Indikatif sebesar Rp.676.436.370.000.

Hasil dari kegiatan Konsinyering ini adalah memperoleh masukan dan saran dari Komisi II DPR terkait perencanaan program dan anggaran yang akan dilakukan tahun 2020. (release Puspen Kemendagri)

Redaksi2Supit June 26 2019

You must be logged in to post a comment Login