Komisi II DPRD Sulut RDP Dengan Dinas Kehutanan Daerah, Bahas Solusi Pasca Bencana

DEPROV, Sulutlink.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II, dipimpin Ketua Komisi Priscilla Cindy Wurangian didampingi Wakil Ketua Kristo Ivan Ferno Lumentut, Sekretaris Djein Leonora Rende, Anggota Komisi lainnya dengan mitra kerja Kadis Dinas Kehutanan Daerah, Drs. Marhaen Royke Tumiwa beserta jajaran, diruang Komisi II DPRD Sulut, Rabu (15/01/2020).

Legislator Komisi II Sandra Rondonuwu menyorot adanya kerusakan hutan yang semakin kritis,

Kendati dalam arahan Kementerian Kehutanan hendaknya berhati hati dalam hal pengelolaan hutan yang rentan bencana seperti terdapat di beberapa daerah, kabupaten.

“jadi, hendaknya dinas kehutanan memperhatikan titik titik mana yang rentan rawan bencana dimana ketika ada kegiatan dari oknum-oknum sengaja melakukan kerusakan hutan. Solusinya perlu adanya koordinasi yang baik antara instansi terkait dalam rangka pencegahan pengrusakan hutan yang dilindungi.

Petugas pengawas hutan (polisi kehutanan) pun diminta pro aktif dalam kapasitas sebagai pengawas dilapangan, jangan sampai hutan yang kita tahu mendapat perlindungan oleh pemerintah karena lemahnya pengawasan oleh instansi terkait, akhirnya ketika ternyata ada aktifitas perambahan hutan yang ada dalam pengawasan pemerintah maka keadaannya akan semakin kritis,”beber Rondonuwu.

Rondonuwu mengemukakan bahwa terdapat beberapa kabupaten yang rawan akan bencana alam, hutan yang rawan akan bencana dan yang tidak bisa disentuh, jangan sampai terjadi lagi bencana luar biasa dan akan mmakan korban lagi. Dengan adanya bencana, maka dihimbau jangan lagi ada oknum-oknum tak bertanggung jawab menyalahkan alam,”ungkap nya

Menanggapi akan hal ini, Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan Daerah Drs.Marhaen Royke Tumiwa merespon apa yang disampaikan Rondonuwu terkait dengan lokasi yang sering terjadinya bencana.

“Terdapat lokasi bencana di beberapa titik yakni Kabupaten Minahasa, seperti di Tondano terutama dilokasi daerah aliran sungai (DAS) Tondano, Pihak Dinas Kehutanan Daerah memang sudah melakukan sosialisasi bekerjasama dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Kabupaten Minahasa Utara di desa Talawaan yang ada di Kuil, dan Kabupaten Minahasa Selatan di Desa Ranoyapo, ini daerah yang rentan rawan bencana banjir, dan dalam hal itu, kami sudah melakukan sosialisasi dan rencananya ini akan di rehabilitasi lewat BPDAS,” janji Tumiwa.

“Kita maklumi bersama bahwa bencana yang terjadi tidak bisa diprediksi sebelumnya. Dan ini merupakan kejadian alam.

Kesimpulannya, Komisi II berharap, Dinas Kehutanan bisa bersinergi dengan instansi terkait jika terjadi bencana agar dengan segera menindak lanjutnya,” pungkas Wurangian. (red2Supit-009).

You must be logged in to post a comment Login