Komisi III Ingatkan Dinas ESDM Perjelas Mekanisme Penempatan Lampu Jalan

DEPROV, Sulutlink.com – Gelar rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan mitra kerja Dinas Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Sulut dipimpin Sekretaris komisi Yongkie Limen, membahas terkait penerangan lampu jalan menjadi sorotan utama oleh para anggota yang hadir diruang rapat komisi Selasa, 28/1/2020

Pantauan sulutlink.com, selama dalam pembahasan hampir semua pertanyaan anggota mempertanyakan soal berapa banyak jumlah fasilitas penerangan lampu jalan yang dipasang oleh Dinas ESDM dan seberapa jauh realisasinya karena menurut personil Komisi lll Amir Liputo, besaran realisasi dan titik titik penempatan lampu jalan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dibahas saat penganggaran.

“Contohnya di Malalayang ada beberapa titik tidak terpasang, harusnya sebelum pembagian dan pemasangan lampu ini saat penyaluran kepada Kabupaten/Kota harus clear dulu sehingga saat kami mensosialisasikan pada masyarakat semuanya clear dan kami anggota dewan tidak dianggap berbohong pada masyarakat,” ketus Liputo

“Harus jelas seperti apa mekanismenya. Harus ada koordinasi dengan instansi terkait lain misalnya PLN. Karena menurut pengalaman, lampu yang di berikan kepada masyarakat, hanya dua bulan lampu sudah tidak menyala lagi karena kena pemutusan oleh PLN, karena tidak membayar bea, “sindir Liputo.

Politisi PDIP dari dapil Sangihe, Tony Supit mengatakan, “Dinas ESDM harus mensosialisasikan dengan jelas pada anggota dewan di titik titik mana saja disetiap Kabupaten Kota, fasilitas penerangan lampu jalan itu dipasang,’ ucap Supit.

Menanggapi keluhan para legislator, kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Frans Maindoka mengatakan, usulan yang disampaikan anggota DPRD Sulut akan segera ditindaklanjuti.
“kami memahami apa yang disampaikan oleh bapak ibu anggota dewan, kami akan segera menindaklanjuti semuanya, “janji Maindoka.

Sekretaris Komisi III DPRD Sulut Yongkie Limen kepada sulutlink.com saat dimintai tanggapannya mengenai rekomendasi RDP dengan Dinas ESDM mengatakan kuncinya semua ada pada komitmen Dinas ESDM sendiri.
“Jangan pernah keluar dari apa yang pernah disepakati karena ini menyangkut wibawa anggota DPRD dan imbasnya pasti akan berdampak pada pemerintahan ODSK,”pungkas Limen. red2Supit-009.

You must be logged in to post a comment Login