KOMISI III RDP DISHUB SULUT DAN KOPERASI MAJU BERSAMA

DEPROV, Sulutlink.com – Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPRD Sulut undang Dinas Perhubungan (Dishub) Daerah bersama Koperasi Maju Bersama.

Gelar RDP, Pimpinan Komisi III Berty Kapojos didampingi Wakil Ketua Stela Runtuwene, anggota Sherly Tjanggulung, Boy Tumiwa, Raski Mokodompit, Toni Supit, Amir Liputo, Netty Agnes Pantouw.

Rangkaian RDP membahas poin-poin yang disampaikan melalui aspirasi mitra skpd terkait. Diawali paparan Ketua Koperasi Maju Bersama Sulut Zet Natan menyangkut hal-hal;

  • Mekanisme biaya Angkutan Sewa Khusus (ASK)
  • Tahun Kendaraan yang layak diijinkan
  • Data Koperasi Luar Daerah
  • Aturan Tarif Atas dan Tarif Bawah

Terkait aspirasi Koperasi Maju Bersama Sulut yang bergerak di bidang driver dan kendaraan Online, ditanggapi anggota Komisi III Boy Tumiwa, mempertanyakan kronolgi keluhan dari koperasi ini.

“Apa kendalanya, apa persoalan didalam ?hal ini supaya kita semua yang hadir, ini bisa dijelaskan aturan main bagaimana dan lain-lain. Jadi, keluhan dari koperasi ini, apa? Supaya jelas kita dengar semua,” ujar Tumiwa.

pertanyaan Tumiwa, ditanggapi salah satu pengurus Koperasi Maju Bersama Sulut, Roni Suatan menjelaskan bahwa izin ASK sudah ada semenjak tahun 2017 melalui Permen 108.

“Dari tahun 2017, kita sudah beberapa kali lakukan pengurusan dan memang menemui kendala. Kendala pertama adalah masalah pembayaran. Di sini, biaya yang telah ditekankan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Dinas Perhubungan mengatakan bahwa, setiap kendaraan atau setiap driver diwajibkan membayar 1 juta per 5 tahun,” rinci Suatan.

Suatan, sebagai orang yang tinggal di Indonesia yang mempunyai hukum, bahwa didalam Permen No. 45 tahun 2019 itu jelas dituliskan untuk izin ASK adalah Rp 5 juta per 5 tahun. Kemudian, setiap kendaraan diwajibkan memiliki Kartu Elektronik Pelayanan (KEP) yang dinilai dengan harga Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah) per kendaraan, dan Permen No. 118 tahun 2018, KEP itu harus diperbaharui setiap setahun sekali.

“Nah, di sini bertentangan dengan apa yang terjadi dengan pengurusan kami, yang mana kami diminta per driver menyetor uang sebesar Rp 1 juta selama 5 tahun. Nah, di sini kami melihat ada beberapa hal bertentangan dengan aturan-aturan mempedomani dalam hal ini Permen No. 45 tahun 2019, tentang Pedoman Standar Norma OSS Angkutan Darat. Kemudian, dengan Permen 118 tentang Angkutan Sewa Khusus (ASK),” tuturnya

personel Komisi III Toni Supit setelah menyimak empat usulan Koperasi Maju Bersama Sulut untuk perbaikan, daripada menebak-nebak, sebaiknya meminta penjelasan Dinas Perhubungan, agar bisa jelas permasalahannya apa, dan bagaimana yang sudah ditagihkan itu, apakah sesuai dengan aturan atau tidak ?

“Karena itu yang dikeluhkan koperasi tadi. Supaya kita dengar bersama dan setelah itu, kita mendapat kesimpulan,”usul Supit

Terkait beberapa usulan tersebut, Plh Kadis Perhubungan Weldi Poli menerangkan, acuan penarikan retribusi di Perhubungan mengacuh pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Utara no. 5 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Perda Provinsi Sulut no. 1 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

“Jadi, terhadap penetapan besaran nilai yang ada, yang menjadi kewajiban dari pelaku online terhadap usaha angkutan online, itu sudah diatur di sini. Tidak oleh Dinas Perhubungan sendiri, tetapi dibuat dan dirancang, justru dalam forum yang terhormat di DPRD Provinsi. Karena ini Perda produknya,” tukas Poli.

Poli menambahkan,”Terhadap besaran yang diminta, tadi disampaikan nilainya sampai dengan Rp 5 juta sesuai aturan yang disampaikan oleh pengurus.

Sebenarnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan perwakilan masyarakat melalui anggota dewan yang terhormat, justru sangat baik sekali di Sulawesi Utara. Bukan Rp5 juta per tahun atau per 5 tahun, tetapi Rp1 juta per 5 tahun,” ujarnya.

Ketua Komisi III Berty Kapojos, berharap Komisi akan tindak lanjuti berkoordinasi dengan Kementrian Perhubungan RI terkait Permen yang baru ini.

“diketahui bahwa pemprov sudah ada Perda yang dijalankan dimana Perda itu sudah berjalan, yang dikeluarkan sejak tahun 2016.

Ini yang menjadi kendala bagi pengusaha Koperasi Maju Bersama. Mereka mau ikut yang mana sekarang?

Jadi persoalan ini yang akan kita bawa ke kemterian untuk dikoordinasikan guna memperoleh kejelasan. Mungkin akhir bulan Februari kita akan berkoordinasi tentang perbedaan pendapat ini,” pungkas Kapoyos. (red2Supit-009) on January 22. 01. 2020

You must be logged in to post a comment Login