KOMISI IV DPRD SULUT DENGAR PENDAPAT DENGAN DINAS TENAGA KERJA

By: red2Supit-009 on February 17. 2020

DEPROV, Sulutlink.com – Gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulut, pantauan Sulutlink.com telah memasuki tahapan pemaparan program visi dan misi dinas tenaga kerja tahun 2020.
Beberapa point yang menjadi perhatian tim komisi IV yang dipimpin langsung Ketua Komisi Braien Waworuntu yang didampingi Wakil Ketua Komisi Careig Runtu, Fransiscus Silangen, Melky Pangemanan, Yusra Alhabsyi, dihadiri Kordinator Komisi Billy Lombok, Senin (17/02/2020).
Kadis Erny Tumundo perkenalkan jajaran nya, visi misi, dan tupoksi dinas. Secara visual dipaparkan program dinas ubtuk program 2020;

  1. Paparan pengelolaan APBD 2020 dinas menurut pos-pos di dinas serta resapan anggarannya sepanjang tahun anggaran.
  2. Sesi tanya jawab terkait masukan dan pengaduan masyarakat serta pertanyaan personil komisi yang hadir secara bergilir dari dapil masing-masing.
  3. Pengarahan kordinator komisi Billy Lomvok bahwa diharapkan pengelolaan APBD Dinas harus sesuai peraturan yang berlaku. Jalani Tupoksi secara profesional.

Menariknya, wakil ketua komisi Careig mempertanyakan Kadis Erni tidak mendampingi komisi saat turun lapangan, ( kadis Erni menyebut mendapat penugasan oleh pimpinan keluar daerah),

Melky Pangemanan mempertanyakan tindak lanjut keberadaan Gedung BLK Bitung bangunannya sangat memprihatinkan dan terlihat kumuh, peralatan terkesan usang (tua dan banyak yang rusak, kemudian terkait instruktur tenaga kerja minim tidak sesuai sop dan sudah ada instruktur pensiun masih diberdayakan

Kadis Erni Tumundo merespon apa yang dipertanyakan;

  1. Sudah berapa kali kami mengajukan permohonan bantuan ke kementerian tapi belum mendapat persetujuan.
  2. Tahun 2020 ini, gubernur sudah menandatangani proposal yang akan dibawa ke kementerian agar BLK Bitung bisa mendapatkan bantuan
  3. Tentang tenaga instruktur, sudah mengusulkan melalui BKD untuk penempatan ASN tenaga instruktur di BLK Bitung

Komisi IV berharap ada beberapa hal yang diperlukan kelengkapan dan kejelasan status, daftar nama-nama perusahaan yang sedang beroperasi di Provinsi Sulut. (sulutlink.com)

You must be logged in to post a comment Login