KOMISI IV DPRD SULUT KONSULTASIKAN PEMBENTUKAN RANPERDA FAKIR MISKIN DENGAN KEMENSOS RI

DEPROV, Sulutlink.com — Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Sulut ke Kementerian Sosial RI di Jakarta dalam rangka konsultasi meminta arahan dan petunjuk bagaimana proses pembentukan Ranperda Fakir Miskin dan Anak Terlantar perwujudannya bisa dilsksanakan di darah sebagaimana diharapkan.

Tiba di Kementerian Komisi IV yang dipimpin oleh Braiyen Waworuntu diterima langsung oleh Direktorat Penanganan Fakir Miskin Bapak Ubaidillah, Dian Setiawan, Acep Muchtar, Dewi Jasmina dan Tatang Gentur Topo.

Informasi diperoleh melalui Ketua Komisi IV Braien Waworuntu, “banyak hal yang didapat soal pembentukan perda nantinya agar pembahasan lanjut di daerah dapat diperoleh titik temu dimana sinergitas pemerintah pusat maupun daerah ada kesamaan persepsi kerangka pembebtukan perda Fakir Miskin dan Anak Terlantar di Sulut

“Pembentukan Perda Fakir Miskin adalah menjamin upaya pelayanan secara terpadu dan terarah secara berkesinambungan dan tidak lepas tanggung jaeab bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, di kabupaten/kota yang didalamnya ada masyarakat yang memerlukan bantuan melalui program pemberdayaan, pendampingsn serta kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta ketersediaan fasilitasi guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah,” tutur Braien dihubungi pertelepon.

Sementara itu menurut Melky Jackhin Pangemanan, mengungkapkan, Direktorat Penanganan Fakir Miskin terdiri atas 3 wilayah, yaitu wilayah 1 (Jawa Barat adab Sumatera) wilayah 2 (Jawa, Sumatera, Kalimantan) wilayah 3 terdiri dari 11 Provinsi meliputi Sulawesi, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Jawa Timur, Gorontalo.

“Tahun 2020 Sulawesi Utara ada beberapa kabupaten/kota yang telah dialokasikan untuk program Kube, Rehabilitasi Rumah tidak layak huni dan sarana lingkungan. Dan ada 1 kota yang tidak dialokasikan karena ada berbagai alasan sehingga hanya Kube saja.

Politisi Dapil Minut-Bìtung ini berharap, nantinya komisi IV DPRD Provinsi Sulut juga akan mendorong Pemerintah Kabupaten/kota di Sulut agar bisa melakukan langkah cepat dan terarah.

“Komisi IV akan mendorong pemprov Sulut untuk melakukan langkah cepat guna untuk pemutakhiran data karena hasil pertemuan dengan Kementerian Sosial, pengelolaan Data Terpadu program penanganan fakir miskin belum dilakukan secara profesional,” tandasnya.

Hadir dalam kunjungan kerja tersebut, koordinator komisi IV Billy Lombok, ketua komisi IV Braiyen Waworuntu, sekretaris komisi IV Fransiskus A. Silangen, personil komisi IV Fanny Legoh, Richard Sualang, Yusra Alhabsyi, Melisa Gerungan dan Melky J. Pangemanan.(*) red2Supit-009

You must be logged in to post a comment Login