Komisi IV DPRD Sulut Koordinasi Terkait Sertifikasi Guru Di Dirjen GTK Kemendikbud RI ‘Ini Hasilnya’

By: red2Supit On February 14. 2020

Komisi IV DPRD Sulut dan Kemendikbud RI

DEPROV, Sulutlink.com – Kunjungan kerja komisi 4 ke Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dalam rangka koordinasi terkait tunjangan sertifikasi guru dan tunjangan kinerja.

Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu, diterima oleh Bapak Temu Ismail (Kabag HTK Setditjen GTK) bertempat di ruang Rapat 2 Gedung D Lantai 11a

Beberapa hal dalam pembahasan telah memperoleh penjelasan secara terperinci dari kementerian, terkait keterlambatan tunjangan sertifikasi guru dan tunjangan kinerja untuk guru berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai berikut;

  1. Tunjangan guru baik guru PNS maupun guru non PNS merupakan tunjanga yang bersifat bantuan dari pemerintah, dan tunjangan ini dibayarkan setiap 3 bulan.
  2. Tunjangan bagi guru PNS diberikan/ditransfer ke daerah masing-masing untuk mengelola meyalurkan pembayaran kepada guru-guru dan untuk tunjangan bagi guru-guru non PNS dananya dikelolah oleh pusat baik itu tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tunjangan insentif, pencairanya secara berkala ke rekening masing-masing guru dan tidak bersamaan dengan gaji.
  3. Untuk dana Bos telah diterbitkan SK penerimanya yg bukan lagi ke dinas tetapi langsung ke sekolah penerima baik formal maupun non formal. Proses pencairannya per triwulan karena sifatnya bantuan dengan ketentuan persyaratan berkas harus lengkap.
  4. Pemberian tunjangan kinerja bagi guru itu merupakan kebijakan dari pemerintah daerah, dan dalam pemberian tunjangan nomenklaturnya tidak boleh sama dengan nomenklatur pemberian tunjangan dari pusat / kementerian yang sekarang ini seperti tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tunjangan tambahan penghasilan.
  5. Pemberian tunjangan kinerja dapat diberikan kepada guru asalkan ada dasar regulasinya/landasan hukum yang tercantum di dalamnya ada kriteria-kriteria persyaratan dan ketentuan yang sesuai dengan kaidah visi misi pengelolaan keuangan yang tepat sasaran dan tepat guna.
  6. Untuk itu saran dari kementerian, Pemerintah daerah harus mengeluarkan regulasi untuk pemberian tunjangan kinerja bagi guru baik itu berupa Pergub atau Perda.
  7. Penyebab keterlambatan tunjangan sertifikasi guru oleh karena adanya keterlambatan dalam pengimputan data persyaratan, penerbitan SK dari Dirjen dan operator sekolah yang memfalidkan data guru.
  8. Sementara data jumlah guru PNS di Sulut yg belum disertifikasi ada 480 guru dan sisanya guru non PNS karena jumlah keseluruhan guru yg belum sertifikasi di Sulut baik guru PNS maupun Non PNS berjumlah 700-an ( guru SMA, SMK dan SLB)
  9. Pada intinya pemberian tunjangan kepada guru bisa saja tetapi harus ada dasar hukumnya yang mengatur persyaratan dan ketentuannya.(*)

You must be logged in to post a comment Login