KOMISI IV DPRD SULUT RDP BPJS KETENAGAKERJAAN BAHAS PROGRAM TAHUN 2020

DEPROV,  Sulutlink.com – Komisi IV DPRD Sulut kumpul Jajaran Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Manado, Senin, (20/01/2020)

Rapat dipimpin Ketua Komisi Braien Waworuntu,
didampingi Wakil Ketua Careig Runtu, Sekretaris Fransiskus Silangen, Anggota
Melky Pangemanan, Yusra Al Habsy serta Richard Sualang.

Banyak hal yang dibahas terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) . Karena masih banyak program yang belum diketahui Komisi maka hari ini kita membahas seputar layanan BPJS Ketenagakerjaan rekrut kepesertaan di berbagai perusahaan -perusahaan yang mempekerjakan karyawanya seperti persusahaan swasta, bumd, bumn, perusahaan ritel, pegiat social, THL dan organisasi keagamaan dari berbagai denominasi atau komuintas tertentu. Dalam pembahasan disepakati Komisi IV fokus pembahasan khususnya ditahun 2020 kita akan kaji bagaimana nanti kalau program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja lintas agama.

Lewat paparan Kepala Cabang Kantor BPJS
Ketenagakerjaan Provinsi Sulut (Sulut) , Hendra mengatakan bahwa beradasarkan data
yang ada, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) pada tahun 2018  baru ada sebanyak 35 ribu pekerja lintas agama
telah mendapatkan jaminan perlindungan bahkan merupakan pertama kali di
Indonesia.

Diketahui program ini juga mendapat
penghargaan Muri sebagai peserta terbanyak memberikan jaminan kepada pekerja
lintas agama seperti Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Budha dan Kong hu
cu di Sulut melalui jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)
dengan jumlah santunan Rp. 42 juta.

Sementara data terbaru per November 2019
mengalami peningkatan sebanyak 75.780 tenaga kerja Lintas Agama di Provinsi Sulawesi
Utara terlindungi,” ungkap  Hendra.

Untuk program, Hendra menambahkan di tahun
2020 pihaknya tetap menargetkan jumlah penerima kartu BPJS ketenagakerjaan
sesuai jumlah penerima di tahun 2019.

Sementara itu anggota Komisi IV, Yusra Al
Habsy mengemukakan bahwa  masih ada pemuka
agama yang belum diikutkan dalam program jaminan ketenagakerjaan khususnya para
pemuka agama sesuai aspirasi masyarakat yang masuk.

“Per November 2019 sudah ada sebanyak 75.780
tenaga kerja Lintas Agama Provinsi Sulawesi Utara terlindungi namun belum semua
pemuka agama yang tercover yang dibuktikan dengan aspirasi masyarakat yang
masuk ke kami di (Komisi IV).

“Saya meminta agar adanya transparansi data
penerima Kartu BPJS JAMSOSTEK supaya kami (komisi IV) tahu siapa saja yang
sudah menerima,” kembali kata Yusra.

Disisi lain, Ketua Komisi IV Braien Waworuntu
mengatakan terkait hal ini memang perlu adanya pemerataan dari Disnaker
Provinsi Sulut beserta adanya backup data dari Disnaker Kabupaten/kota terkait
penerima Kartu BPJS JAMSOSTEK pemuka agama di Sulut

“Komisi IV meminta Disnaker Sulut lebih serius lagi dalam hal pemerataan. Lebih aktif dalam hal koordinasi dengan Disnaker Kabupaten/kota,” tandas Braien Waworuntu, sambil menambahkan informasi bahwa untuk kesempatan berikut kami akan memanggil rapat dengar pendapat (RDP) dengan Disnaker Provinsi Sulut terkait pembahasan ini, (red2Supit-009).

post: on Januari 20 2020

You must be logged in to post a comment Login