Komisi IV DPRD Sulut Siap Kawal Kebijakan Pemerintah Penundaan Pilkada 2020

KOMISI IV DPRD SULUT SIAP KAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH PENUNDAAN PILKADA 2020

Deprov, Sulutlink com – Setelah melalui musyawarah dan kajian bersama antara Pemerintah, DPR, serta Penyelenggara Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Utara, dengan adanya penundaan pilkada tahun 2020, maka kebijakan atas dana penyelenggara pilkada, sangat tepatlah pemanfaatannya dialihkan untuk penanganan pandemi covid-19.

Menyikapi hal ini, Komisi IV DPRD Sulut menyatakan siap kawal kebijakan yang disepakati terkait pemanfaatan dana penyelenggaraan pilkada provinsi sulut 2020,” demikian pesan Braian Waworuntu, SE, kepada wartawan.

Waworuntu mengemukakan bahwa dana pilkada gubernur dan wakil gubernur, kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, pemanfaatannya digunakan sesuai tepat sasaran karena keberpihakannya bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat yang notabene sangat dibutuhkan.

“Dana pilkada gubernur dan wakil gubernur Sulut terkonfirmasi mencapai hingga ratusan miliar ini, bahwa kesiapan dananya apabila dimanfaatkan sesuai tepat sasaran, maka dengan sendirinya langsung dirasakan oleh pihak yang membutuhkannya, sekaligus ini dapat menjadi stimulus kebijakan memperkuat stabilitas ekonomi di Sulawesi Utara,” jelasnya.

Lanjut Braien, selain kebutuhan dan kelengkapan fasilitas peralatan medis untuk penanganan pelayanan kesehatan, yang harus diperhatikan pemerintah dalam menangani merebaknya pandemi covid-19 yakni harus segera diambil langkah yang tepat khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang rentan terdampak langsung oleh pandemi covid-19.

“Kebijakan social distancing dan physical distancing rentan berdampak kepada masyarakat pekerja informal atau pekerja harian, dimana mereka kesulitan mendapatkan uang guna menghidupi anak dan keluarganya. Untuk makan sehari-hari saja, mereka hanya mengandalkan penghasilannya sebagai pekerja harian,” tutur Waworuntu

Kondisi pekerja informal saat ini berada diujung tanduk padahal menurut data BPS tahun 2019 mayoritas masyarakat di Indonesia yaitu 57,28% merupakan pekerja informal atau pekerja harian.

Diakui Waworuntu, bahwa hal ini menjadi stikma permasalahan yang penting untuk dapat diperjelas solusinya oleh pemerintah.

K“Berbagai formulasi seperti bantuan langsung tunai (BLT) ataupun bantuan bahan sembako titik pusat pengambil keputusan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah bersama wakil rakyat,” tandas Waworuntu. (*) red2SL-009

You must be logged in to post a comment Login