Komisi IV Mempertanyakan Minimnya Serapan Anggaran di Dinas Kesehatan

DEPROV, Sulutlink.com – Masih dengan rangkaian kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana antara Komisi IV DPRD Sulut dengan mitra kerja SKPD Pemprov, diantaranya telah mengundang mitra kerja Dinas Kesehatan Sulut membahas terkait penganggaran.

Hadir langsung Kadis Kesehatan Prov Sulut, Debby Kalalo, sekaligus memaparkan rencana kerja anggaran (RKA) dinas kesehatan dan beberapa UPTD Dinas Kesehatan.

Pantauan media sulutlink.com, Hampir seluruh anggota Komisi IV mempertanyakan terkait penyerapan anggaran dari Dinas Kesehatan yang dinilai masih begitu minim, sebab data angka-angka disebutkan seperti dana serapan masih menyentuh diangka 38 persen.

“Marilah kita saling terbuka ada apa hingga Penyerapan anggaran sampai dengan bulan September 2019 baru 38 persen. Kalau sampai tidak terserap dengan baik kami Komisi IV yang nantinya akan terbawa, ikut bertanggung jawab kepada bapak Gubernur,” ujar Richard Sualang.

Sualang menyebut ada kekuatiran yang cukup beralasan yang bisa mengakibatkan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

“Kami minta Kadis beri penegasan sampai akhir tahun 2019 penyerapan dana anggaran setidaknya harus mencapai angka 83 persen,”imbuh Sualang.

Sementara itu Kadis Kesehatan, Debby Kalalo ketika diminta untuk diperjelas lagi seperti apa paparannya kalau bisa data harus berupaya semaksimal mungkin dapat diselesaikan sepanjang masih ada waktu untuk diteliti lagi

“Kami sanggup, karena memang sangat dibutuhkan masyarakat dalam pelayanan kesehatan”, kata Kalalo mempertegas harapan Komisi IV.

Lanjut Richard Sualang, mengingatkan juga terkait klaim dan pembayaran dari BPJS.  “Direktur Rumah Sakit mata, menjelaskan bahwa Klaim dilaksanakan setiap bulan dan pada 2018 yang lalu data pembayaran yang dilakukan oleh BPJS hanya sampai bulan September.

Dan ditahun 2019 ini dari target 52 M, baru tercapai di bulan September 2019, sebesar 59 persen atau dibayarkan sekitar 21 M,”

Kalalo mengapresiasi apa yang dipertanyakan Komisi IV, diakuinya ntuk bulan Oktober Klaim dari BPJS baru masuk sampai dengan bulan Mei 2019″.

Sualang menyarankan, apakah ada kendala, ini perlu dicari tahu apakah keterlambatan Klaim atau keterlambatan pembayaran.

“Jadi apakah ini keterlambatan Klaim atau keterlambatan bayar. Kalau itu keterlambatan Klaim berarti permasalahannya ada di Rumah Sakit, Kalau itu keterlambatan bayar berarti ini ada permasalahan ada di BPJS.

“Jadi saya kira ini kalau berbicara PAD, kalau nanti dijawab keterlambatan bayar dari BPJS, saya usulkan kepada pimpinan Komisi supaya kita bisa langsung mengklarifikasi sekaligus mengundang pihak BPJS”, kunci Sualang

redaksi2Supit Oktober 8 2019

You must be logged in to post a comment Login