KPA Dan PPK Bertanggung Jawab Hasil Atas Pekerjaan Proyek

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemkab (Setdakab) Minsel Silvia Bimbahati saat ditemui awak media diruangan kerjanya mengatakan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tanggungjawab atas hasil pekerjaan proyek yang dibiayai oleh dana negara.

Minsel,Sulutlink.com- Kualitas pekerjaan proyek pembangunan plaza kuliner ikon Wonderful Minsel di Dinas Pariwisata Kabupaten Minsel T.A 2018, mendapat sorotan publik.

Menurutnya, ini sejalan dengan pelimpahan kewenangan administratif sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Perbendaharaan, dimana KPA menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara dan Pejabat Penguji/Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) melalui surat keputusan.

Dijelaskannya, dengan demikian dana anggaran pada satuan kerja dikelola oleh pejabat-pejabat pengelola anggaran yang terdiri dari KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, dan PPSPM.

Ditambahkannya, PPK melaksanakan kewenangan KPA untuk melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara dan PPK melaksanakan kewenangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh KPA.

Diingatkannya, apabila PPK melaksanakan kewenangan yang melebihi kewenangan diberikan oleh KPA, maka PPK telah menyalahgunakan kewenangan dan hal tersebut melanggar peraturan, serta dapat dijerat berdasarkan hukum yang berlaku.
 
Berikut tugas dan tanggung jawab dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang, yaitu:

1.Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);

2.Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

3.Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

4.Melaksanakan kegiatan swakelola;

6.Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (KBUN) atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;

7.Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;

8.Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;

9.Membuat dan menandatangani SPP;

10.Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;

11.Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

12.Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;

13.Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Berikut pekerjaan yang dapat menjerat PPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain : karena mark-up, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pemalsuan dokumen, kontrak/perjanjian bermasalah, serah terima pekerjaan, penyimpanan dokumen dan pembayaran tagihan yang belum saatnya.(JoTam)

You must be logged in to post a comment Login