KPU Sulut Gelar Rakor Sosialisasi Persyaratan Pencalonan di Pilgub 2020

KETUA KPU SULUT ARDILES MEWOH

Sulutlink.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat Koordinasi dan Sosialisasi tentang  Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2020, Rabu (5/8/2020) kemarin bertempat di Hotel Mercure Tateli Minahasa.

Rapat koordinasi dipimpin Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh didampingi Komisioner Yessy Momongan, Meidy Tinangon, Salman Saelangi dan Lanny Ointu, diawali dengan penyampaian Komisioner KPU RI secara virtual melalui aplikasi zoom, terkait syarat pencalonan Pilgub Sulut 2020.

Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh, menjelaskan sosialisasi tersebut penting diketahui oleh  Partai Politik (Parpol) dan masyarakat luas terkait  persyaratan pencalonan maupun syarat  sebagai calon yang hendak maju di Pilgub Sulut 2020.

“Ada persyaratan yang harus dipenuhi seseorang jika ingin mencalonkan. Dengan diketahuinya semua persyaratan tersebut oleh Parpol, maka tidak ada lagi calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang diatur kemudian,” jelas Ardiles Mewoh.

Lanjut Ardiles, sosialisasi tersebut juga bertujuan agar masyarakat luas bisa mengetahui aturan persyaratan pencalonan, sehingga tidak terjadi simpang siur di kalangan masyarakat nanti, apabila ada calon mereka yang tidak memenuhi syarat.

“Sosialisasi merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas, supaya masyarakat tahu kalau KPU itu bekerja profesional dan ikut pada aturan. Aturan ini bukan milik KPU atau Parpol saja, tapi milik masyarakat luas,” tambah Ardiles.

“Intinya sosialisasi ini, kita harus hadirkan calon-calon di Pilgub Sulut 2020 yang memang sudah memenuhi syarat, karena itu hak masyarakat,” tandas Ardiles

Sementara itu, Komisioner Yessy Momongan menjelaskan terkait persyaratan soal mantan terpidana.

“Mantan terpidana, bisa mencalonkan diri tapi ada persyaratannya. Dia harus jeda lima tahun dihitung dari ketika seseorang sudah menyelesaikan seluruh masa pidananya. Artinya, bukan lagi bebas bersyarat tapi harus bebas murni,” ungkap Yessy Momongan.

Komisioner Meidy Tinangon  menjelaskan garis besar terkait sengketa pemilihan dan sengketa hasil. Selain itu ada juga tiga pelanggaran, yakni Pidana, Administrasi dan Kode etik,” jelasnya

Komisioner Lanny Ointu, KPU  saat ini sementara dalam proses pemutahiran data. Masyarakat bisa cek apakah sudah terdaftar atau belum bisa kunjungi website; lindungihakpilihmu.kpu.go.id atau nomor hotline bebas pulsa di 081143300700

Komisioner Salman Saelangi di akhir sosialisasi menekankan bahwa pentingnya mekanisme penyampaian berkas dokumen secara fisik dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19).

“Jadi pihak yang tidak berkepentingan saat penyerahan berkas dilarang hadir atau berkerumun di tempat penyerahan berkas. KPU sediakan sarana sanitasi waktu penyerahan berkas,” imbuh Salman.

KLanjut Salman, berharap guna mengantisipasi keadaan darurat, KPU menyiapkan pengadaan kesehatan.
Jadi disediakan obat-obatan melalui petugas yang berpengalaman  khususnya satgas protokol kesehatan COVID-19,” pungkasnya.
(Karel/*)

You must be logged in to post a comment Login