Kunjungan Komisi IV DPRD Sulut Ke Kemensos RI, Berharap Penyaluran Bantuan Dapat Berjalan Dengan Baik

DEPROV, Sulutlink.com – Dalam rangka menindak lanjuti aspirasi masyarakat maupun aspirasi-aspirasi yang di sampaikan melalui rapat-rapat dengar pendapat (RDP) yang bersama wakil-wakil rakyat di DPRD Sulut dengan mendapat dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah maka Komisi IV DPRD Sulut laksanakan perjalanan dinas ke Kementrian Sosial RI pada Kamis, (09/01/2020)kemarin pagi.

Kunjungan Komisi IV ke Kementrian Sosial RI ini sebagai tindak lanjut atas masukan melalui aspirasi masyarakat dan terus melakukan sinergitas antara Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Bertepatan sekali diawal tahun 2020 selain mengkonsultasikan hal-hal yang masih berproses sebelumnya, disamping itu ada berbagai hal yang lebih penting perlu dibicarakan, antara lain program-program dari Kemensos RI, bagaimana kesiapan yang bisa diterapkan dengan menyesuaikan pada sistem dan ketentuan yang baru, apakah penyaluran bantuan dari program-program kepada masyarakat seperti apa.

Kendati demikian, selama ini ada 4 Program dari Kemensos RI yang disosialisasikan kepada masyarakat lengkap dengan persyaratannya, yang mengamanatkan apabila terkategori; RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), SARLING (Sarana Program Lingkungan), BPNT (Bantuan Paga Non Tunai).

Untuk persyaratan yang layak memperoleh bantuan dari program ini, apabila telah memenuhi syarat dengan memasukkan proposal. Mekanismenya akan berjenjang dari desa/kelurahan, Kecamatan, Dinsos Kabupaten/Kota, kemudian dilakukan verifikasi.

Dinsos Provinsi kemudian mengeluarkan rekomendasi untuk dikirim ke Kemensos RI.

Harus diperhatikan, penerima bantuan program ini harus ada dalam data penerima bantuan sosial yang Berbasis Data Terpadu (BDT).

Kemudian untuk Program RTLH disyaratkan harus memiliki sertifikat tanah,SARLING berada di lokasi perbaikan rumah agar programnya bersinergi untuk menurunkan angka kemiskinan.

Sementara itu untuk menunjang Program KUBE, Kemensos akan melakukan perekrutan pendamping yang nantinya tiap satu pendamping ini, akan mendampingi 100kk/kelompok dan per kelompok terdiri dari 5-10 orang. Pendamping ini diupah 1,5 juta rupiah per bulan selama dua tahun yang dibiayai oleh Kemensos RI dan selanjutnya akan di alokasikan honor di dinas sosial.

Data pada tahun 2020 ini, Kabupaten/Kota yang menerima bantuan di provinsi sulut; yakni Minahasa, Manado, Bitung, Tomohon, dan Kotamobagu.
Sementara itu untuk Kab.Sangihe-Talaud sudah dua tahun berturut-turut ini menerima bantuan, akan tetapi tidak terpenuhi karena datanya tidak ada, maka dari itu harus ada pemutahiran data mengenai siapa-siapa penerima bantuan, karena bersinergi dengan bantuan sosial lainnya dan dalam satu tahun itu ada empat kali pemutahiran data.

Sebagaimana dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulut, Braien Waworuntu, mengapresiasi pada program Kemensos RI dimana Sulawesi Utara mendapatkan perhatian dalam bantuan sosial. “Semoga apa yang menjadi program Kemensos ini, kami berharap dapat direalisasikan khususnya untuk kita di Sulawesi Utara, dan juga saya harap untuk Dinsos kabupaten/kota kiranya dapat bekerja dengan optimal dan terus bersinergi dengan Pemerintah Pusat agar bantuan-bantuan Sosial ini dapat terus tersalur, berjalan dengan baik dan semestinya kepada masyarakat,”harap Waworuntu.

Kunjungan Tim Kerja Komisi IV dalam rapat bersama Kemensos, selain dihadiri Ketua Komisi Braien Waworuntu, turut hadir Wakil Ketua Careig Runtu, Sekretaris Andi Silangen Anggota Melky Pangemanan, Melisa Gerungan, Richard Sualang, Fanni Legoh dan Yusra Al Habsyi.

Tim kunker Komisi IV DPRD Sulut ini diterima oleh Kasubdit Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Kementrian Sosial, Dra Dewi Suhartini, MSi.(*redaksi2supit-009)

You must be logged in to post a comment Login