Kunker Komisi IV ke Dinas Sosial Kabupaten Minahasa dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Terkait Ranperda Fakir Miskin dan Anak Terlantar

Komisi IV tiba di Dinas Sosial – Kordinator Komisi Billy Lombok bersama Sekda Kabupaten Minahasa Drs. Frits Muntu

Deprov, (sulutlink com) – Komisi IV DPRD Sulut melakukan Kunjungan kerja ke Dinas Sosial Kabupaten Minahasa terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar, Kamis (25/6/2020) yang lalu

Diskusi bersama Komisi IV, Dinas Sosial Provinsi Sulut dengan Dinas Sosial Kabupaten Minahasa

Kunjungan rombongan Komisi IV dipimpin oleh Koordinator Komisi Billy Lombok SH, didampingi Ketua Komisi IV Braien Waworuntu, Wakil Ketua Komisi Careig N. Runtu, Sekretaris Komisi Fransiscus Silangen beserta anggota komisi lainnya Fanny Legoh, Melky.J. Pangemanan.SIP, Yusra Alhabsyi dan Melisa Gerungan. Selain personil Komisi IV turut mendampingi pula, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara, dr Rinny Tamuntuan.

Kunjungan diawali dengan tatap muka langsung dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Minahasa, Drs. John Kapoh, MSi dan jajaran Dinas Sosial Kabupaten Minahasa diruang kerja dinas, setelah itu dilanjutkan tatap muka dengan Sekretaris Kabupaten Minahasa, Drs. Frits Muntu, Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Drs. Denny Mangala, M.Si, Kepala Badan Aset dan Keuangan, Drs. Hanes Donald Wagey

Komisi IV memaparkan maksud dan tujuan kunjungan tersebut adalah sebagai tindak lanjut dalam rangka kordinasi dan Konsultasi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Fakir Miskin dan Anak Terlantar yang draftnya telah usai di bahas oleh komisi IV bersama tenaga Ahli dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara.

Hal yang di diskusikan bersama Dinas Sosial dan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa adalah membahas terkait data keluarga miskin yang tidak valid dan karakter warga Sulut yang mengakibatkan Dinas Sosial Kabupaten menemui kendala atau sulit menentukan indikator keluarga miskin sesuai dengan 14 indikator yang di tentukan oleh Kementerian Sosial RI.

Sementara itu, Kadis Sosial Provinsi Sulawesi Utara, dr. Rinny Tamuntuan pada awak media menyampaikan apresiasinya pada Komisi IV DPRD Sulut atas inisiatif mereka turun langsung Ke Kabupaten Minahasa yang rencananya menjadi pilot project dalam rangka Pengentasan Kemiskinan dan Anak Terlantar yang draftnya telah diatur dalam Ranperda Fakir Miskin dan anak Terlantar.

Dirinya tak menampik terkait adanya masalah pendataan keluarga miskin dalam rangka pengentasan kemiskinan dan anak terlantar. Namun semuanya diserahkan pada Kabupaten Kota sebagai pelaksana sambil terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi sebagai Koordinator.
” Kami serahkan sepenuhnya pendataan pada Kabupaten/Kota sebagai pelaksana pendataan keluarga miskin dan anak terlantar, karena Dinas Sosial Provinsi sifatnya hanya sebagai Koordinator, ” tandas istri tercinta dari personil Komisi IV dr Fransiskus Silangen ini.

Sementara itu, Ketua Komisi IV, Braien Waworuntu, mengatakan bahwa kunjungan ini tentunya akan menambah referensi bagi Komisi IV DPRD Sulut. Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Provinsi juga Pansus Ranperda Fakir Miskin dan Anak Terlantar agar saat Perda ini nantinya diberlakukan sudah sesuai dengan kearifan lokal yang ada di Sulawesi Utara tanpa harus terus merujuk pada aturan pemerintah pusat,” tuturnya.

Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Kepala Dinas Sosial, Jhon Kapoh menyambut baik dan dengan senang hati atas kunjungan dari DPRD SULUT khususnya komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat.
“Pada dasarnya pemerintah Kabupaten Minahasa khususnya Dinas Sosial mendukung program dari DPRD Sulut untuk membantu masyarakat miskin di Minahasa” ungkapnya.

Sementara itu, hasil inti pembahasan antara Dinas Sosial Kabupaten Minahasa dan Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara adalah persoalan akurasi data yang ada di tingkat kabupaten/kota.
“Janganlah kita mengambil dasar patokan nasional dalam pemberian data karena perbedaan antara pusat dan daerah sangat  jauh jika di bedakan, sebab orang miskin di daerah seperti Kabupaten Minahasa, ini masih memiliki harta walau hanya tanah warisan,” tutup, salah satu personil DPRD Sulut, Fani Legoh, dari Dapil Minahasa Tomohon. (*)

You must be logged in to post a comment Login