Laporan Pansus LKPJ di Polda Sulut Lemah !!! Strategi Lumowa-Frato Dipatahkan Sidang MPTP-TGR Pemkab Minsel

Minsel,Sulutlink.com- Rekomendasi Pansus LKPJ yang dijadikan dasar laporan dugaan korupsi 6 (enam) SKPD ke Polda Sulut dinilai lemah dan strategi politik Lumowa-Frato dipatahkan oleh sidang MPTP-TGR (Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi) Pemkab Minsel yang dilaksanakan, Rabu (25/6/2020) kemarin.

Patut diketahui, sebagaimana aturan pada pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Negara yang turunannya diatur pada PP Nomor 38 tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, sangat jelas memberikan peluang kepada sejumlah 6 (enam) SKPD terlapor di Polda Sulut untuk segera melaksanakan kewajiban dugaan kerugian negara melalui TGR (Tuntutan Ganti Rugi).

Hal ini membuktikan bahwa Pemerintahan Bupati DR Christiany Eugenia Paruntu,SE (CEP), sangat serius menciptakan tatanan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel dalam penggunaan keuangan daerah atas pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Minsel.

Kepala Inspektorat Minsel Adrie Keintjem kepada awak media Jumat (26/6/2020) di kantor Bupati mengatakan, Inspektorat Minsel menindaklanjuti semua temuan yang ada di LHP BPK-RI, termasuk yang menjadi rekomendasi Pansus LKPJ.

Menurutnya, BPK-RI sebagaimana amanat undang-undang, adalah lembaga resmi yang melakukan pemeriksaan atas keuangan negara/daerah dan DPRD termasuk Pansus LKPJ adalah lembaga pengawas yang tidak punya kewenagan untuk menentukan terjadi kerugian negara atau terjadinya dugaan korupsi.

Ditambahkannya, dengan digelarnya Rapat Paripurna DPRD Minsel waktu lalu, kerja Pansus telah berakhir dan rekomendasi Pansus LKPJ wajib diserahkan kepada Bupati bukan kepada APH (Aparat Penegak Hukum) apalagi ke Polda Sulut.

Dijelaskannya, Pansus LKPJ seharusnya memahami isi dari pasal 20 PP Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah, agar tidak salah kaprah dalam bertindak mengambil keputusan politik.

Melihat dari pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Negara yang turunannya diatur pada PP Nomor 38 tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka dapat dipastikan strategi politik Lumowa-Frato lewat Pansus LKPJ menjadi patah arang.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Minsel Stefanus Lumowa dan Ketua Pansus LKPJ Frangky Lelengboto saat dihubungi via telpon selular tidak mau mengangkat. (JoTam)

You must be logged in to post a comment Login