Lemahnya Penegakkan Hukum Terkait Pengawasan Obat dan Makanan

Manado,  Sulutlink.   Penegakkan hukum atas pelanggaran peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat dinilai masih lemah.

Perlindungan masyarakat terhadap peredaran Obat dan Makanan berbahaya oleh BPOM nampaknya belum didukung sepenuhnya dari segi nenegakkan hukum oleh lembaga peradilan.

Seperti dikatakan Suratnomo, selaku Deputy III Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, usai Serasehan Nasional Badan POM RI di Peninsula Hotel Manado,  (14/12).

Dicontohkannya, ada kasus terkait peredaran Obat, oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan hukuman 15 Tahun penjara,  tetapi nyatanya oleh hakim hanya menjatuhkan putusan 2,5 Tahun saja.

Keputusan pengadilan seperti ini menurut Suratnomo tidaklah menimbulkan efek jerah terhadap pelaku pelanggaran,  dan dimasyarakat tidak memberikan rasa takut untuk berbuat pelanggaran dibidang  Obat dan Makanan.

Walau demikian,  tidak akan menyurutkan semangat dan komitmen BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan, apa lagi saat ini memasuki hari besar keagamaan, Natal dan Tahun Baru, pihaknya turun langsung melakukan pengawasan di pasar dan Toko.

Dijelaskan Rerry Indriyani,  Sekertaris Utama BPOM RI. Tujuan Serasehan Nasional, yaitu dalam menindak lanjuti Inpres 3/2017, Atas tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan sesuai rekomendasi BPK RI.

Intinya, diharapkan Pemerintah Daerah bersama BPOM lebih meningkatkan sinergitas Pengawasan Obat dan Makanan secara bersama-sama lintas sektor.

Jika ada temuan oleh BPOM terhadap pelanggaran Obat dan Makanan, maka pihak Pemerintah Daerah dapat menindak lanjutinya dengan menutup perusahaan atau kegiatan usaha diwilayah masing-masing.

Serasehan Nasional dihadiri Kepala BPOM RI Dr.  Ir. Penny Kusumastuti Lukito, MCP,  Bupati/Walikota se Propinsi Sulawesi Utara dan Instansi terkait lainnya baik Instansi Vertikal dan Dinas / Badan Kabupaten dan Kota se Sulut.  (jansen)

 

You must be logged in to post a comment Login