LSM INAKOR Minsel : Pansus LKPJ Rampas Hak Tugas BPK Dan BPKP

Minsel,Sulutlink.com- LSM Inakor Minsel lancarkan kritikan pedas atas kinerja Pansus LKPJ yang menggunakan kewenangan secara berlebihan dan tidak sesuai aturan pasal 20 PP Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah.

Ketua LSM INAKOR Minsel Noldi Poluakan kepada awak media, Kamis (25/6/2020) mengatakan, Wakil Ketua DPRD Steven Lumowa (F-PDIP) dan Ketua Pansus LKPJ Franky Lelengboto “Frato” (F-PDIP) Cs mempertontonkan pertunjukan penggunaan kekuasaan berlebihan, yang diduga demi memuluskan kepentingan politik Pilkada Minsel dengan melaporkan dugaan korupsi 6 (enam) SKPD di Polda Sulut.

Menurutnya, kewenangan mengaudit dan menilai terjadinya kerugian negara berdasarkan undang-undang adalah hak tugas dari BPK-RI dan BPKP. Berdasarkan aturan, apabila ada temuan BPK, maka ditindaklanjuti oleh Inspektorat melalui TGR (Tuntutan Ganti Rugi).

Ditambahkannya, sangat fatal apabila Lumowa dan Frato menggunakan cara-cara yang tidak mencerminkan berdasarkan aturan.

Dijelaskannya, sebagai anggota dewan mereka harus memberikan contoh kepada masyarakat Minsel, untuk taat hukum dan aturan.

“Kerja mereka salah satunya membuat dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang wajib dipatuhi masyarakat Minsel. Mereka harus kasih contoh dan jangan cuma karena kepentingan Pilkada lantas mencedrai hukum sebagai pengayom negara,”ucap Poluakan. (JoTam)

You must be logged in to post a comment Login