Melky Pangemanan: Perda Traficking Jadi PR Di Tahun 2020

DEPROV, Sulutlink.com – Berkomitmen keterbukaan kepada masyarakat adalah tugas penting seorang anggota dewan agar tidakmeragukan kepercayaan terhadap masyarakat, seperti yang dilakukan Politisi Anggota DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan dari Partai Solidaritas Indonesian (PSI)

Bukti fisik kinerjanya Melky Pangemanan dilaporkan secara terbuka, transparan sejak resmi jadi anggota DPRD Provinsi Sulut. Sikap transparansi kepada masyarakat terkait kinerja maupun capaian dalam arti memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi fokus awal Legislator DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan (MJP).

Kegiatan yang bertajuk Kopi Darat (Kopdar) terkesan bersahabat oleh figur Pengemanan, sejatinya melaporkan pekerjaannya di bulan kedua sekaligus laporan kinerja di bulan Oktober 2019 sebagai Anggota DPRD Sulut. Kegiatan ini Melky memilih diseputar area bisnis Buts Cafe Bahu, Manado.

Gelar kopdar dibulan kedua, MJP kali ini membahas tuntas permasalahan yang dihadapi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A).

Turut hadir dalam Kopdar tersebut sebagai nara sumberĀ  yakni Suara Perempuan Nurhasana, nara sumber dari pihak terkait Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Mieke Pangkong didamping salah satu Kabid dan staf petugas teknis

“Kita mendiskusikan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ini menjadi program saya yang kedua sekaligus laporan kerja untuk bulan Oktober 2019, kami konsen kesitu karena masih banyak ketimpangan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Utara, maka kami menghadirkan Kadis PPPA, LSM, Pers dan Mahasiswa, untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi daerah mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, jangan sampai Perempuan dan anak ini menjadi warga negara kelas dua”, ujar Melky saat di wawancara sulutlink.com

Melky Pangemanan, mengemukakan bahwa keberadaannya sebagai anggota dewan akan mendorong masalah PPPA ini agar bisa lebih diperhatikan, ” Dalam tupoksi saya sebagai anggota dewan tentunya akan mendorong dengan penganggaran yang cukup sekalipun APBD tahun 2020 sudah disahkan, tapi tentunya ada peluang untuk APBD Perubahan untuk kita memprioritaskan mutu perempuan dan anak di Sulut, tapi juga fungsi saya di DPRD untuk memastikan Dinas PPPA ini bisa menjalankan tupoksi, komitmen dan programnya dengan benar”, tegas Melky

Menyentil masalah Perda Traficking yang belum ditanggapi dengan serius, Melky berpendapat bahwa perda Traficking ini sudah masuk Propem Perda tahun 2020 ini, makanya komitmen kami untuk mengawal walau memang sempat ada pesimis karena pada 2019 pernah juga menjadi Propem Perda tapi tidak menjadi Perda, maka komitmen kami untuk mendorong ini secara kolektif yang didalamnya ada peran media, dan masyarakat umum serta mitra kerja kami didalam Komisi IV karena Perda Traficking ini sudah sangat dibutuhkan”, janji MJP

Melky menyimpulkan bahwa keseriusannya untuk bisa menyelesaikan masalah Perda Traficking ini, diantaranya dengan dilaksanakannya Kopdar kedua ini memfokuskan diri ke Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Kami akan sangat serius mendukung ini karena dibulan kedua ini saya mengagendakan dengan dinas PPPA sebagai bagian dari keseriusan kami menyelesaikan Perda Traficking di tahun 2020 ini”, Pungkas Pangemanan.

redaksi2-009 November 19 2019

You must be logged in to post a comment Login