Mendagri Minta Kepala Daerah Antisipasi Dampak Kekeringan

Nasional, Sulutlink.com – Provinsi Sulut akhir-akhir ini dilanda kekeringan. Akibat terjadi kekeringan khususnya di Ibukota Ptovinsi Sulut (Manado) telah terjadi beberapa kali kebakaran rumah dan bangunan lain (redaksi), diantaranya di Jalan Kembang dan tempat lainnya. Tentu tidak lepas dari himbauan pemerintah untuk berhati-hati sepanjang masih terjadi musim panas berkepanjangan kedepan.

Pemerintah Pusat telah mengantisipasi terjadinya musim kemarau berkepanjangan di Indonesia, sehingga melaui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengirim surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan meminta seluruh kepala daerah (dalam hal ini Gubernur, red) untuk menjaga pasokan air sebagai dampak kemungkinan terjadinya kekeringan yang melanda sejumlah daerah.

Berikut kutipan Surat Edaran Mendagri sebagai berikut;

Permintaan ini disampaikan Mendagri melalui Surat Edaran bernomor 365/7309/SJ tertanggal 1 Agustus 2019.

“Melaksanakan arahan Bapak Presiden
Republik Indonesia pada Rapat Terbatas perihal Antisipasi Dampak
Kekeringan yang dihadiri oleh para Menteri Kabinet, kami minta kepada
seluruh Gubernur untuk memerhatikan dan melakukan beberapa langkah
terkait antisipasi dampak kekeringan,” kata Tjahjo dalam surat edaran
itu.

Hal-hal yang harus diperhatikan para
kepala daerah akibat kemungkinan kekeringan berkepanjangan, menurut
Mendagri, adalah sebagai berikut:

Pertama, Gubernur mengambil langkah
jangka pendek, menengah dan panjang untuk menjaga pasokan air bagi
masyarakat sebagai antisipasi risiko dampak kekeringan di daerah.

Kedua, Gubernur mengantisipasi kebakaran
hutan dan lahan (Karhutla) akibat dampak kekeringan dengan cara
meningkatkan koordinasi dengan TNI dan Polisi di wilayahnya, mengingat
sebagian besar penyebab karhutla adalah disengaja atau ulah oknum
masyarakat; Mempunyai pos anggaran rutin untuk mengantisipasi karhutla
dalam APBD Provinsi yang ditampung dalam RKPD dan RPJMD.

“Mengalokasikan pendanaan tanggap darurat bencana dan kebakaran yang bersumber dari Pos Belanja Tidak Terduga dalam APBD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuh Mendagri dalam surat edaran itu.

Mendagri Tjahjo Kumolo juga
mengingatkan, bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota,
Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
Selanjutnya Gubernur melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya
sebagai Wakil Pemerintah Pusat kepada Presiden melalui Menteri Dalam
Negeri.

“Sehubungan dengan hal beberapa hal tersebut, agar Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota di wilayahnya terhadap antisipasi dampak kekeringan serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri dengan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan,” pungkas Mendagari. (Puspen Kemendagri)

Redaksi2Supit August 8 2019

You must be logged in to post a comment Login