Mendagri Tjahyo Kumolo: Pilkada Serentak September 2020 Tolong Dianggarkan Dengan Sangat Baik

Pemprov, Sulutlink.com – Gubernur Sulut Olly Dondokambey, melalui Sekprov Edwin Silangen hadiri sosialisasi Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, yang dibuka langsung oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, bertempat di Grand Hotel Paragon, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Pihak penyelenggara dari Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah ini, dimana Mendagri Tjahjo Kumolo menjabarkan secara rinci poin-poin pedoman Penyusunan APBD 2020,

“Setidaknya ada beberapa poin berdasarkan Permendagri No. 33 Tahun 2019 yang harus dipedomani dan dijadikan rujukan Pemda dalam menyusun APBD tahun 2020,” terang Tjahjo.

Pertama, mengalokasikan anggaran Tahun 2020 dalam bentuk belanja hibah kepada KPU dan Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota.

“Ada 270 daerah yang tahun depan (2020) sudah memasuki Pilkada Serentak pada September. Tolong dianggarkan dengan sangat baik,” himbau Tjahjo.

Kedua, menyediakan Anggaran Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Ketiga, mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan.

“Banyak anggaran yang bisa digali ke daerah dan sudah disepakati, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) karena anggaran dari pusat ke daerah itu besar jumlahnya. DAK ini sifatnya dinamis, tapi kepastiannya sudah ada,” papar Tjahjo.

Keempat, Fokus APBD terhadap kegiatan yang berorientasi produktif.

“Belanja modal harus produktif, belanja sosial harus diantisipasi dengan baik,” pesan Tjahjo.

Kelima, APBD diorientasikan pada upaya pemenuhan kepentingan masyarakat yang bersifat inklusif.

“Pastikan dana untuk rakyat disalurkan dengan optimal dan dijaga dengan baik, karena pada dasarnya secara substansial APBD itu digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang inklusif,” kata Tjahjo.

Keenam, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran KUA -PPAS berpedoman pada RKPD) Tahun 2020 dan Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekda untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam Penyusunan APBD berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Ketujuh, dalam pembahasan penyusunan anggaran hindari kongkalikong, ‘tegas Kumolo

“Pahami dan hindari area rawan korupsi. Aset daerah dan pengelolaan keuangan daerah harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” himbau Tjahjo.

Kedelapan, dedikasikan untuk rakyat dan jalankan secara efisien.

Selain dibuka Mendagri Tjahjo Kumolo, beberapa narasumber ikut berpartisipasi diantaranya Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Koordinator Supervisi dan Pencegahan KPK, Adlinsyah M. Nasution, dilanjutkan diskusi panel bersama narasumber terkait.

Sosialisasi turut dihadiri Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Gemmy Kawatu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Olvie Atteng, Kepala Biro Organisasi Glady Kawatu dan Para peserta dari seluruh Pemprov Se-Indonesia (release HPS)

Redaksi2Supit June 18 2019

You must be logged in to post a comment Login