Pemantauan Dandes, Kaawoan: Komisi I DPRD Sulut Dorong Pembentukan BumDes

Foto: Kunjungan pemantauan komisi I DPRD Sulut di Bolaang Mongondow Selatan

Manado, Sulutlink.com – Diketahui tugas pokok dan fungsi DPRD antara lain Bidang Pengawasan dan Penganggaran. Terkait hal tersebut, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) telah melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) khususnya pemantauan pelaksanaan penyaluran DanDes.

Dalam melakukan tugasnya, Tim Komisi I DPRD Sulut mendapat pendampingan khusus dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulut, Sekretaris Mutu Mokoginta.

Komisi I DPRD Sulut lakukan pendataan penyaluran dandes di kab/kec/desa Bolsel

Kunker dilakukan dalam rangka  koordinasi terkait realisasi Rp. 70 miliar dana desa tahun 2020 yang di transfer oleh Kementerian Desa yang peruntukkannya bagi ke-81 desa yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,” tulis Kaawoan melalui pesan WA tadi malam kepada sulutlink.com Minggu, (28/3).

Dikatakan Herol Kaawoan, Personil Komisi I DPRD Sulut, kunker guna pemantauan dan mengawal pelaksanaan penyaluran dana desa (Dandes) khususnya di Bolaang Mongondow Selatan.

Selain itu komisi I DPRD Sulut guna menindak lanjuti sebagaimana diharapkan  Kementerian Desa, bahwa Kabupaten Bolsel menjadi pilot project dalam menekan jumlah angka kemiskinan,” ungkap Kaawon.

Menurutnya,  salah satu strategi untuk mengurangi jumlah angka kemiskinan yaitu mendorong kelompok masyarakat desa di bolsel agar membentuk lembaga ekonomi desa yang namanya  badan usaha millik desa (Bumdes).

“Kami Komisi I DPRD Sulut setelah mengambil sampel yang telah dilakukan mulai dari kabupaten, kemudian turun ke kecamatan bahkan sampai ke desa-desa, pada umumnya realisasi pelaksanaan penyaluran dandes di Bolsel sudah berjalan dengan baik,” tandas Kaawoan.

Jadi dengan terbentuknya lembaga khusus bidang ekonomi, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) tujuannya dapat berkontribusi terhadap sumber pendapatan masyarakat desa meningkat,” kata Kaawoan.

Diskusi tata kelolah pelaksanaan penyaluran dandes di kabupaten/kec/desa bolsel

“Dengan Bumdes, mulai dari proses perencanaan programnya, maka dapat diharapkan bumdes ini membuka peluang bagi masyarakat desa memperoleh  income untuk desa, sehingga melalui kontribusi hasil usaha bumdes, diharapkan  membantu pemerintah dalam pencapaian target bebas dari kemiskinan, sehingga ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Herol Vresly Kaawoan, dari Partai Gerindra yang beberapa waktu lalu di daulat menjabat Wakil Ketua Komisi I di DPRD Sulut ini.

” Diketaui berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUM­Des) dilandasi UU Nomor 32 Ta­hun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 213 ayat 1 di­se­butkan bah­wa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebu­tuhan dan potensi desa”. (karel)

You must be logged in to post a comment Login