Pemprov Apresiasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Peran Ombudsman

Pemprov, Sulutlink.com – Pemprov Sulut gelar Workshop Hasil Desiminasi Kajian Kebijakan Ombudsman RI Perwakilan Sulut, Selasa 3 September 2019.

Mewakili Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara (Sekdaprov Sulut), Edwin Silangen menyampaikan bahwa seiring dengan tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang, Pemprov Sulut telah mengupayakan berbagai langkah strategis dan menerapkan beberapa program, mulai dari optimalisasi pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Peningkatan Peran Ombudsman hingga mendorong setiap instansi untuk menciptakan satu inovasi (one agency, one inovation)

“Pemprov senantiasa mengupayakan peningkatan pelayanan publik di lingkungan Perangkat Daerah untuk memenuhi kriteria atau komponen standar pelayanan, seperti : SOP, ISO, Maklumat, Alur Pelayanan, Dasar Hukum, Persyaratan, Sarana Prasarana, Produk Pelayanan, dan Kualifikasi Pelaksana sekaligus memperdalam peran Ombudsman terkait pencatatan perkawinan agama Kristen di lingkup Sinode GMIM dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Se-Sulut,”tutur Silangen.

Lanjut Silangen, selain itu untuk memastikan setiap Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara lebih serius merespon perintah Standar Pelayanan Publik ini agar setiap kriteria ataupun komponen standar pelayanan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mampu dicapai optimal.
“Kami juga terus meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.

Sehubungan dengan peran layanan publik dalam rangka Peningkatan peran ombudsman, diharapkan pendampingan dari Ombudsman RI Perwakilan Sulut untuk mengarahkan Perangkat Daerah agar dapat terus meningkatkan kualitas kerja dan pelayanannya bagi masyarakat khususnya dalam pencatatan perkawinan agama Kristen lingkup Sinode GMIM dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Se-Sulut.

“Saya harapkan Ombudsman RI Perwakilan Sulut dapat terus mendampingi seluruh Perangkat Daerah sehingga secara akumulatif akan bermuara pada tercapainya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” Pungkas Silangen.

Kegiatan Workshop turut dihadiri Ketua Sinode GMIM Pdt. Hein Arina, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulut Helda Tirajoh dan para pejabat di lingkup Pemprov Sulut (*)

redaksi2Supit September 3 2019

You must be logged in to post a comment Login