Pemprov Rakor dan Sosialisasi Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Komoditas Cengkeh Tahun 2019

Pemprov, Sulutlink.com – Rapat Kordinasi dan Sosialisasi Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Komoditas Cengkih Tahun 2019 dibuka Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian Rudi Mokoginta didampingi Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Sulut Refly Ngantung.

Dijelaskan Kadis Ngantung bahwa dinas perkebunan saat ini sedang menyusun masterplan sebagai solusi membantu peningkatan produksi komoditas cengkeh di daerah ini.

Ngantung, menjelaskan masterplan pengembangan kawasan komoditas cengkeh tujuannya untuk mencari solusi dalam menentukan posisi tawar harga komoditas cengkeh berbasis korporasi.

Selain itu, pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani tujuannya antara lain untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing wilayah dan komoditas pertanian; untuk keberlanjutan ketahanan pangan nasional; untuk memperkuat sistem usaha tani secara utuh dalam satu manajemen kawasan; untuk memperkuat kelembagaan petani dalam mengakses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran.

“Penyusunan masterplan pengembangan kawasan komoditas cengkeh berbasis koorporasi petani ini, merupakan momentum yang tepat untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman, serta meningkatkan koordinasi dan sinergitas yang terintegrasi, khususnya untuk memantapkan Pengembangan Kawasan Komoditas Cengkeh Berbasis Korporasi Petani di Sulut,” papar Ngantung.

Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian Rudi Mokoginta mengatakan, Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw mengapresiasi langkah strategis Disbun Sulut dalam menyusun masterplan sebagai solusi membantu peningkatan produksi komoditas cengkeh.

Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian Rudi Mokoginta

“Dinamika kebijakan pembangunan pertanian yang dihadapkan pada perubahan teknologi informasi dan berdampak pada keharusan menerapkan sistem pertanian modern dalam pembangunan pertanian, baik pada aspek teknis produksi maupun manajemen usaha tani yang lebih efisien dan dapat lebih berdaya saing,” kata Mokoginta.

“sebagaimanan amanat Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani,” pungkas Mokoginta.

redaksi2Supit Oktober 17 2019

You must be logged in to post a comment Login