Pemprov Sulut Usulkan 3 Nama Perangkat Daerah Kepada Pansus Perubahan OPD

Manado,Sulutlink.com – Pemerintah Provinsi Sulut (Pemprov) dan Pansus Perubahan OPD (Deprov) bertemu untuk membahas, usulan pengajuan 3 (tiga) nama perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah, yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Sulut, Selasa (6/8/2018) di ruang Rapat DPRD Sulut.

Diketahui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) diusulkan berganti  nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Olvie Ateng Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Sulut mengatakan, tak ada yang berbeda dengan pengajuan ini, hanya nama dari instansi saja yang berubah, karena ini menyesuaikan nomenklatur dari Pusat.

Mengenai kewenangan dalam tugas tetap sama dan yang berganti cuma menyangkut struktur yang berdampak pada pembagian tugas di seksi, misalkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama (BBN), Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan, sebelumnya ada disatu seksi yang mengurusi semua pajak tersebut, tapi kini dibagi ke beberapa seksi.

Begitu pula yang terjadi pada Badan Diklat Daerah diusulkan berganti nama menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Jefry Senduk Kepala Badan Diklat Daerah Sulut mengatakan, ini hanya berganti nama saja, tidak ada perubahan struktur dan ini untuk menyesuaikan sebagaimana Permendagri nomor 5 sabagi amanat dari Undang – Undang.

Sementara Biro Perbatasan diusulkan berganti nama menjadi Badan Perbatasan Daerah.

Uniknya, status Badan ini sebenarnya sudah pernah ada dalam struktur organisasi Pemprov , namun entah kenapa dihapus dan justru sekarang ini pada akhirnya Pemprov kembali mengusulkan status Badan ini.

Sementara itu pengajuan perubahan nama Badan Perbatasan mendapat sorotan dari anggota DPRD dari Jems Tuuk (Fraksi PDI -P) yang menyindir, OPD Badan Perbatasan diibaratkan seperti orang pakai celana,”Pagi naik, sore turun, jadinya naik turun, naik turun.

Edwin Silangen Sekprov Sulut sendiri menegaskan, nanti 2018 pelaksanaan struktur ini akan dilaksanakan.

Sementara itu Meiva Salindeho selaku Ketua Pansus Perubahan OPD mengatakan, ditargetkan usulan perubahan ini akan diselesaikan dalam kurun waktu 2 minggu kedepan.(JoTam)

You must be logged in to post a comment Login