Rapat Paripurna DPRD Penyerahan LHP BPK, Pemprov Sulut Raih Opini WTP

Red2KT-009 On May 11 2020

DEPROV, Sulutlink.com – Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK dan Penyampaian Rekomendasi DPRD Atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2019.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, di dampingi Sekretaris DPRD Glady Kawatu di ruang rapat DPRD Sulut, Senin (11/05/2020)

Suasana Penanda Tanganan Rekomendasi LKPJ Gubernur

Pantauan sulutlink.com rapat dihadiri secara virtual oleh Anggota VI BPK, Gubernur Sulut, Auditor Utama dan secara fisik oleh Wakil Gubernur Steven Kandouw, Sekprov Edwin Silangen dan jajaran pemprov.
Disela pembukaan, rapat dilanjutkan dengan penyampaian oleh BPK dan menyatakan bahwa pemerintah provinsi sulut berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke enam kalinya berturut-turut,
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sulut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulut untuk tahun anggaran 2019 mendapatkan hasil sukses serupa.
Penyerahan LHP dilakukan BPK RI Perwakilan Sulut, di sela Sidang Paripurna DPRD Sulut, pada Senin (11/5/2020).

Dalam kesempatan itu, Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis menjelaskan, opini WTP tersebut diraih Pemprov Sulut setelah memenuhi empat kriteria penilaian, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Suasanan Penyerahan LHP BPK Kepada Pemprov

Diketahui Ketua DPRD Andrei Angouw saat memimpin Sidang Paripurna DPRD Sulut, didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay, James Arthur Kojongian, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke enam kalinya berturut-turut, setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sulut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulut untuk tahun anggaran 2019 mendapatkan hasil sukses serupa.
Penyerahan LHP dilakukan BPK RI Perwakilan Sulut, di sela Sidang Paripurna DPRD Sulut, pada Senin (11/5/2020). Menariknya, penyampaian LHP tersebut dilaksanakan dan diikuti secara virtual oleh Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis, dan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey.

Virtual BPK DAN GUBERBUR OLLY DONDOKAMBEY

Dalam kesempatan itu, Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis menjelaskan, opini WTP tersebut diraih Pemprov Sulut setelah memenuhi empat kriteria penilaian, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapkan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Suasana Rapat Paripurna DPRD Sulut

Ketua DPRD Andrei Angouw saat memimpin Sidang Paripurna DPRD Sulut, didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay, James Arthur Kojongian, dan Billy Lombok. (*)

You must be logged in to post a comment Login