RDP Komisi III: Linda Watania Disebut Tidak Cocok di Perhubungan Sulut

DEPROV, Sulutlink.com – Linda Watania, disebut tidak cocok di Perhubungan Sulut saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat yang digelar oleh Komisi III DPRD Sulut.

Alasan Linda Watania dinilai tidak cocok di Dinas Perhubungan, dikarenakan lebih mengutamakan anggaran yang lebih besar ke internal dinas dari pada mengalokasikan anggaran pengelolaan uji emisi dan perbaikan sejumlah infrastruktur seperti jembatan timbang, rambu lalu lintas dan marka jalan.

Kritikan datangnya dari beberapa anggota Komisi III diantaranya yakni legislator PDIP Toni Supit.

Mantan Bupati Sitaro dua periode ini, memaparkan bahwa anggaran di internal dinas lebih besar daripada rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan lain-lain.

“Ibu Kadis mohon maaf, ibu ini saya pikir tidak cocok di dinas perhubungan. Karena ibu melihat sesuatunya simple (gampang) sekali. Ini kan, menyangkut keselamatan angkutan darat, angkutan laut dan lain-lain. Saya tidak pernah bilang bahwa anggaran internal itu tidak cocok atau tidak baik. Tetapi saya bilang, skala prioritas dan itu harus dibagi secara proporsional,” ucap Toni Supit.

Politisi PDIP Dapil Nusa Utara ini menerangkan bahwa memang, jangan berlindung dalam undang-undang kewenangan pemerintah daerah dan pusat.

“Saya pernah menjadi kepala daerah. Jadi, saya tahu. Saya juga
berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Pemerintah pusat pun kalau kita desak, itu jembatan timbang mestinya
tidak akan jadi masalah. Karena, jembatan timbang ini adalah salah satu
urat nadi dari keselamatan berlalu lintas,” tegasnya.

Supit mencontohkan kendaraan mobil angkutan yang beroperasi di jalan, sasisnya sudah ditambah panjang, kemudian baknya ditambah tinggi, dan muatannya juga minta ampun.

“Saya banyak kali ikut dengan mobil dari belakang, itu bus, asapnya minta ampun. Banyak sekali kecelakaan lalu lintas, terutama pengendara sepeda motor, karena waktu melambung itu tidak bisa melihat karena itu sudah penuh, bukan full AC, tapi full asap. Jadi ini, masalah,” tukasnya

Lanjut Toni,”Ibu Kadis, uji emisi itu tidak mahal. Jadi, kalau ibu minta dari pemerintah pusat, pasti akan dikasih. Jadi, kalau kita bisa koordinasi dengan baik, pasti akan jalan yang baik,”pungkas Toni.

Menanggapi arahan serta masukan dari anggota Komisi III DPRD Sulut Toni Supit, Kadis Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara, Linda Watania menyatakan, tahun depan (2020) akan diupayakan.

“Masukan yang sangat strategis sekali untuk dinas kami, dan kami akan mengupayakan itu tahun depan, sebisanya kami berjuang untuk pemerintah pusat, siapa tahu ada alokasi anggaran untuk hal-hal yang telah disampaikan oleh pak Toni yang saya hormati,” ucap Watania.

redaksi2Supit November 6 2019

You must be logged in to post a comment Login