RDP Komisi IV DPRD dengan DIKDA Sulut: Braien Ungkap Pungli Sertifikasi

DEPROV, Sulutlink.com – RDP Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dengan Dinas Pendidikan Sulut, membahas lebih lanjut terkait pencapaian kinerja Triwulan III dan IV, Senin (25/11/2019)kemarin

KOMISI IV DPRD SULUT TANGGAPI PAPARAN KADIS DIKDA SULUT

Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Braien Waworuntu, membuat kejutan setelah awal buka RDP langsung menyebut bahwa di jajaran Dikda Sulut banyak anggota yang ‘Ban Itang’ atau menyalah-gunakan batas kewenangan melebihi kepala dinas.

“Ini Dikda, banyak ‘Ban Itang’, ibu Kadis harus lakukan perubahan di sini. Kalau tidak, nanti kami (Komisi IV DPRD Sulut) yang menyurat langsung ke Gubernur, ya kalau tidak mampu adakan perubahan.

Apalagi ini ada aduan dari masyarakat, mau sertifikasi harus membayar sekian juta. Bayangkan, ada berapa guru di Sulut, terus harus membayar sejumlah itu,” beber Waworuntu

Kadis Dikda Provinsi Sulut dr. Grace Punuh yang disasar terkait aduan, melalui Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan tak merespon ungkapan Ketua Komisi IV

“Dulu ada, kalau sekarang tidak,” ujar Kabid.

Braien, beber pengalaman yang terjadi pada orang tuanya ketika mendaftar untuk ikut pendidikan dan pelatihan (Diklat) sertifikasi, ada pesan oknum mengarahkan “siapa yang ikut diklat harus bayar, kalau tidak bayar, tidak bisa ikut diklat. Mencermati pesan oknum soal bayar biaya ikut diklat, akhirnya orang tuanya membatalkan niatnya ikut diklat.

“Bayangkan, kalau semua kepala sekolah harus demikian yang dilakukan. Tapi, itu terjadi di “Minahasa” bukan di Provinsi. Belum, guru-guru dari kepulauan atau pinggiran yang gajinya hanya dua atau tiga juta, terus harus membayar biaya sertifikasi, kasihan kalau hanya tiga juta lalu digadaikan,” kesal Braien.

Lanjut Braien, ”Padahal saya hidup itu dari seorang guru hingga saat ini. Orang tua saya guru. Ini benar baru-baru terjadi di Minahasa. Kalau tidak bayar, tidak diikutsertakan di Diklat kepala sekolah atau mereka akan ganti sebasgai kepala sekolah.

“saya berharap kejadian serupa jangan terjadi di SMA dan SMK,” tukas Waworuntu.

Sementara itu Sekretaris Komisi IV Andi Silangen menekankan, kami ini di DPRD Sulut, punya tugas pokok fungsi pengawasan.

Sekertatris Komisi, dr. Silangen mengapresiasi, apa yang dikatakan Ketua Komisi IV itu benar adanya, saya juga mendengar pengaduan seperti itu.

“Kita bukan mencari-cari kesalahan. kami hanya ingin meluruskan sesuatu yang bengkok. Untuk kedepan guna mencapai sesuatu yang baik apa yang disampaikan ketua komisi, saya pun berkomitmen akan tegas terhadap ini. Karena, saya juga turut mendengar.

“sepertinya memang sekarang tidak ada. Pun Silangen menyentil papa saya juga guru. Mau sertifikasi harus bayar sekian, kedepan saya katakan, bekerjalah bukan untuk manusia, ini untuk kebaikan semua, bukan untuk kita,” ujar Silangen.

Mengutip pernyataan personil Komisi IV Richard Sualang menekankan, bahwa dari pihak DPRD, kedepan mengharapakan adanya koordinasi yang lebih baik. Janganlah hal yang seperti hari ini masih terjadi lagi di tahun 2020.

Kendati demikian, Sualang mengapresiasi kerja keras dikda dan patut kita harus beri semangat kepada mitra kita ini, supaya ada kekompakan. Sekaligus menyampaikan rasa keprihatinannya bahwa di diknas sulut, kami melihat ini hanya masalah koordinasi, belum optimal,”pungkas Sualang.

rdaksi2-009 Nevember 26 2019

You must be logged in to post a comment Login