Rosa Menilai Laporan di Polda Tabrak Aturan !!! Rumondor Akui LSM Dihubungi Frato Dan Lumowa

Minsel,Sulutlink.com- Rekomendasi Pansus LKPJ atas kinerja dari 6 (enam) SKPD telah diserahkan kepada Kepala Daerah/Bupati melalui Rapat Paripurna, namun ternyata oleh Ketua Pansus LKPJ Franky Lelengboto Cs justru dijadikan perihal laporan dugaan korupsi di Polda Sulut dan ini dinilai menabrak aturan PP Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah.

Diketahui pada pasal 20 PP Nomor 13 tahun 2019 menyebutkan :
(1). Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan :
a. Capaian kinerja dan program kegiatan; dan
b. Pelaksanaan peraturan Kepala Daerah dan/atau peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah.
(2). Berdasarkan hasil pemeriksaan LKPJ sebagaimana dimaksud ayat (1), DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam :
a. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
b. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
c.Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan/atau kebijakan strategis Kepala Daerah.

Sekertaris Pansus LKPJ Drs Robby Sangkoy, MPd kepada awak media, Rabu (24/6/2020) yang ditemui di tempat usahanya didesa Malenos mengatakan, dirinya menilai Ketua Pansus LKPJ Franky Lelengboto,ST (F-PDIP) serta rekan tim pansus lainnya, gagal pemahaman atas isi dari pasal 20 PP Nomor 13 tahun 2019, sehingga memaksakan kehendak untuk membawa hasil rekomendasi Pansus LKPJ yang aturan kewenangannya harus diserahkan kepada Bupati, namun justru bersama beberapa LSM dijadikan laporan di Polda Sulut.

Menurutnya, Pansus LKPJ pada kunjungan lapangan tidak menyertakan tim ahli dan yang bisa menyatakan terjadinya kerugian negara, secara hukum yang ditunjuk oleh undang-undang adalah lembaga BPK dan BPKP.

Dia menjelaskan, makanya penyidik untuk memproses suatu indikasi kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat negara/pejabat daerah, tetap akan meminta LHP BPK dan hasil pemeriksaan BPK.

“Torang ini dewan bukan penyidik. Selalu bilang pengawasan, makanya baca baik-baik undang-undang tentang pemerintahan daerah yang dimaksud dengan fungsi pengawasan dewan. Fungsi pengawasan dewan lebih pada kebijakan politik dan bukan sebagai penyidik atau sebagai pemeriksa,” ucap Rosa.

Disisi lain anggota Pansus LKPJ Andries Rumondor, ST (F-PD) saat ditemui awak media, Rabu (24/6/2020) dikediaman pribadinya mengatakan, hasil pembahasan Pansus setelah diparipurnakan menjadi keputusan DPRD dan besoknya dibawa ke Polda.

Rumondor juga mengakui, kalau ada beberapa LSM yang turut ke Polda karena dihubungi oleh Frato dan Steven Lumowa.

“Kalau kita sih setelah paripurna, kita nda ada gerakan untuk datang melapor,” jelas Rumondor.

Menariknya, anggota Pansus LKPJ Verke Pomantow saat dihubungi via telpon selular untuk dimintai konfirmasi terkait laporan di APH, ternyata takut berkomentar dan menyarankan menghubungi Ketua Pansus LKPJ.

Sementara itu Ketua Pansus LKPJ Franky Lelengboto ketika didatangi awak media di kediaman pribadinya di kawasan kelurahan Buyungon, didapat penjelasan dari anaknya bahwa yang bersangkutan sedang berada dikebun jauh.

Saat dihubungi via telpon selular di nomor 081340325xxx mengaku sedang pimpin rapat dan tidak dapat memberi konfirmasi.(JoTam)

You must be logged in to post a comment Login