Ruhut: Ahok Makin Dipencet Makin Melejit

Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul menilai, kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras bukan batu sandungan bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk melenggang ke Pilgub DKI Jakarta 2017.

Apalagi, jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat membuktikan bahwa tidak ada unsur tindak pidana dalam kasus tersebut.

Ruhut menyampaikan hal ini menyusul pernyataan Ketua KPKAgus Rahardjo yang mengatakan penyidik KPK tak menemukan perbuatan melawan hukum dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.

“Ini kan yang bikin ramai karena Ahok sudah tak terbendung jadi cagub. Sudah enggak usah begitu. Ahok itu makin dipencet makin melejit,” kata Ruhut saat dihubungi, Selasa (14/6/2016) sore.

Dalam rapat kerja Komisi III dengan KPK kemarin, sejumlah anggota mencecar pimpinan KPK soal hasil penelusuran KPK itu. Banyak di antara mereka yang memberikan argumentasi mendebat temuan KPK soal tak adanya perbuatan melawan hukum.

Ruhut mengingatkan, KPK tetap lah lembaga penegak hukum sehingga pihak mana pun, termasuk DPR, sebaiknya tak mengintervensi.

“Jangan lah terlalu mencampuri teknis. Kalau enggak, nanti saat ada penerimaan (pimpinan) KPK, kawan-kawan saya itu ikut sajafit and proper test jadi KPK saja,” sindir Politisi Partai Demokratitu.

Ia meyakini, KPK tak akan sembarangan dalam memberikan kesimpulan sebuah kasus. Apalagi dalam penanganan kasus ini, KPK juga meminta masukan dari perguruan tinggi terkait dan MAPI.

Ruhut juga mempertanyakan mengapa kerugian negara akibat pembelian lahan RS Sumber Waras yang ditaksir Badan Pemeriksa Keuangan bisa begitu tinggi, yaitu Rp 191 miliar.

Jika KPK bisa menunjukkan bukti bahwa kesimpulan temuannya kuat, maka otomatis turut menyimpulkan bahwa ada kesalahan BPK dalam menaksir kerugian negara tersebut. Ruhut pun setuju Ketua BPK Harry Azhar Aziz harus mundur jika temuan BPK terbukti salah.

“Saya enggak pernah kritik lembaga, tapi manusianya. Apalagi sudah jadi rahasia umum Ketua BPK berkaitan dengan Panama Papers,” ujar Ruhut.

Seperti diketahui, pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras terindikasi merugikan negara hingga Rp 191 miliar.  Temuan tertera dari hasil audit BPK terhadap pembelian sebagian lahan rumah sakit itu pada APBD Perubahan 2014.

125320920160512-175340780x390

You must be logged in to post a comment Login