RUNTU: Kenaikan UMP 2020 Perusahaan di Sulut Wajib Terapkan Pergub Nomor 408 Tahun 2019

DEPROV, Sulutlink.com – Personl Komisi IV DPRD, Careig Runtu mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulut melalui gubernur Olly Dondokambey dengan ditetapkannya kenaikan UMP yang mulai diterapkan tahun 2020 mendatang.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengeluarkan pergub nomor 408 yang beberapa waktu lalu resmi diumumkan pemerintah provinsi sulawesi utara langsung disampaikan Gubernur Olly Dondokambey.

Menanggapi penerapan tersebut, Anggota DPRD Sulut Careig Runtu mengatakan seluruh perusahaan di Provinsi Sulut wajib mematuhi dan menerapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Sulut Nomor 408 Tahun 2019 tentang kenakan UMP

“Seluruh perusahaan (di Sulut) wajib menerapkan peraturan gubernur Sulut nomor 408 tahun 2019 tentang upah minimum provinsi (UMP) Sulut tahun 2020 sebesar Rp. 3.310,723,” kata Runtu, kepada sulutlink.com Senin (4/11/19) diruang kerjanya.

Ditetapkannya UMP Sulut 2020 mengacu pada pertimbangan legal formal yani Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Nomor 08/DEPERPROV/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang Pengupahan UMP tahun 2020, dan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 107 Tahun 2004 tentang dewan pengupahan.

CAREIG NAICHEL RUNTU, S. IP

Careig memastikan dengan naiknya UMP Sulut, juga berdampak pada tenaga-tenaga kerja luar yang akan berdatangan, untuk itu Komisi IV DPRD Sulut akan mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut memprioritaskan tenaga kerja lokal, dalam arti membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul khususnya untuk warga Sulut agar tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja luar Sulut.

“Tak hanya itu, hal ini juga bertujuan mengurangi angka pengangguran. Maka dari itu, Kami (Komisi IV) akan mendorong Disnaker Sulut untuk terus digalakkannya program pelatihan-pelatihan kepada angkatan kerja yang sudah masuk usia kerja agar bisa bersaing di pasar kerja nantinya,” pungkas Politisi Partai Golkar.

redaksi2Supit November 4 2019

You must be logged in to post a comment Login