Sekda Minsel Jelaskan Terkait Kendala Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan

Minsel,Sulutlink.com- Kisruh antar Fraksi-Fraksi atas pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, telah berdampak pada batalnya digelar Rapat Paripurna penetapan Perda APBD Tahun Anggaran 2020.

Padahal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minsel melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekdakab, telah mengajukan draf RAPBD T.A 2020 ke pihak Legislator, namum entah kenapa 3 Fraksi (F-PDIP, F-Demokrat, F-PrimNas) tidak sepakat dengan 2 Fraksi (F-PG dan F-Nasdem) di DPRD Minsel, hanya gara-gara perebutan pengisian jabatan di AKD.

Akibatnya, berdampak pada kehidupan rakyat di Kabupaten Minahasa Selatan terkait pelunasan iuran BPJS Kesehatan (Jamkesda) yang dibiayai oleh APBD Minsel T.A 2020.

Menurutnya, jaminan BPJS Kesehatan bagi rakyat di Kabupaten Minahasa Selatan terbagi dua kategori yaitu, melalui Jamkesmas yang dibiayai oleh dana APBN (Pusat) dan Jamkesda yang dibiayai APBD Minsel.

Sekdakab Minsel Denny Kaawoan usai bertemu dengan Sekwan Minsel Joins Langkun, Kamis (9/1/2020) diruang kerjanya mengatakan, tidak benar apabila rakyat Minsel tidak terjamin dengan BPJS Kesehatan.

Dijelaskannya, di tahun 2020 ini terjadi kendala dimana ada kenaikan pengusulan nama-nama jaminan peserta BPJS Kesehatan (Jamkesda) dan mereka inilah yang belum dapat diakomodir, karena dana untuk pembayaran iuran terhambat pada APBD T.A 2020 yang batal di Perdakan oleh DPRD Minsel.

Ditambahkannya, bagi peserta BPJS Kesehatan yang nama-namanya sudah terakomodir di Jamkesmas dan Jamkesda pada T.A 2019, akan tetap terlayani di APBD T.A 2020.

“Dengan batalnya di Perdakan APBD T.A 2020, maka sesuai aturan, Bupati akan memakai Peraturan Bupati (Perbub) untuk pengajuan APBD Minsel. Kami akan menyusun kembali draf APBD T.A 2020, yang nantinya harus melalui evaluasi dan persetujuan dari Pemprov Sulut,”jelas Kaawoan.(JoTam)

You must be logged in to post a comment Login